Kemendagri Tolak Usul Pelantikan 11 JPTP Pemko Pematangsiantar
Selasa, 09 November 2021 - 22:47 WIB
Surat tanggapan Kemendagri terkait penolakan permohonan pengangkatan dan pelantikan JPTP di lingkungan Pemko Pematangsiantar.(Ist)
PEMATANGSIANTAR - Harapan 11 pejabat yang mengikuti lelang Jabatan Tinggi Pimpinan Pratama (JPTP) di Pemko Pematangsiantar, untuk dilantik Wali Kota Hefriansyah dipastikan kandas.
Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat nomor 800/699/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, menolak permohonan pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
Dalam surat tersebut ditegaskan permohonan pengangkatan pelantikan pejabat Pemko Pematangsiantar tidak dapat disetujui.
Namun permohonan dan pengangkatan pejabat Pemko Pematangsiantar hasil seleksi JPTP dapat diusulkan kembali setelah Wali Kota Pematangsiantar hasil Pilkada 2020 dilantik.
Untuk mengisi kekosongan juga disebutkan dapat diangkat pelaksana tugas (Plt) dengan mempedomani surat edaran kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas.
Kemendagri juga meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan perihal penolakan permohonan pengangkatan dan pelantikan pejabat Pemko Pematangsiantar kepada Wali Kota Hefriansyah.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemko Pematangsiantar ,Herianto Siddik yang dikonfirmasi via pesan whatsApp (WA) sejak 4 November 2021 lalu tidak menanggapi.
Untuk diketahui terkait seleksi 11 jabatan JPTP yang dilakukan Pemko Pematangsiantar terkesan dipaksakan padahal masa jabatan Wali Kota Hefriansyah akan segera berakhir.
Hal itu membuat Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih Susanti Dewayani, menyurati KASN tanggal 2 Juli 2021 meminta pembatalan seleksi dibatalkan, namun tidak juga digubris.
Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat nomor 800/699/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, menolak permohonan pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
Dalam surat tersebut ditegaskan permohonan pengangkatan pelantikan pejabat Pemko Pematangsiantar tidak dapat disetujui.
Namun permohonan dan pengangkatan pejabat Pemko Pematangsiantar hasil seleksi JPTP dapat diusulkan kembali setelah Wali Kota Pematangsiantar hasil Pilkada 2020 dilantik.
Untuk mengisi kekosongan juga disebutkan dapat diangkat pelaksana tugas (Plt) dengan mempedomani surat edaran kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas.
Kemendagri juga meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan perihal penolakan permohonan pengangkatan dan pelantikan pejabat Pemko Pematangsiantar kepada Wali Kota Hefriansyah.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemko Pematangsiantar ,Herianto Siddik yang dikonfirmasi via pesan whatsApp (WA) sejak 4 November 2021 lalu tidak menanggapi.
Untuk diketahui terkait seleksi 11 jabatan JPTP yang dilakukan Pemko Pematangsiantar terkesan dipaksakan padahal masa jabatan Wali Kota Hefriansyah akan segera berakhir.
Hal itu membuat Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih Susanti Dewayani, menyurati KASN tanggal 2 Juli 2021 meminta pembatalan seleksi dibatalkan, namun tidak juga digubris.
tulis komentar anda