Pengesahan APBD Jawa Timur 2022 Berpotensi Molor, Ada Apa?
Senin, 25 Oktober 2021 - 15:55 WIB
Ketua Gerindra Jatim itu menduga, problemnya lebih ke arah kompetensi. Dia meminta Gubernur Jatim dapat menjaga para birokrat handal di bawah naungannya. "Saya melihat banyak doktor di bidang kebijakan publik berkantor di Jalan Pahlawan (Kantor Gubernur Jatim). Tapi saya heran mengapa Gubernur dengan pengalaman yang panjang dalam pemerintahan tidak bisa menjadi konduktor yang efektif," jelasnya.
Baca juga: Kena Batunya, 3 Debt Collector Pinjol Digelandang ke Polda Jatim
Sadad menyebut, DPRD Jatim saat ini telah membuka diri untuk mencari solusi atas problem yang tengah dihadapi Gubernur dan TAPD. "Sejak paripurna pengesahan RAPBD Tahun 2021 pada tanggal 30 September 2021 lalu, belum ada pembicaraan strategis antara Pemprov dengan DPRD Jatim. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD merasa wajib memberikan masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” tandasnya.
Baca juga: Kena Batunya, 3 Debt Collector Pinjol Digelandang ke Polda Jatim
Sadad menyebut, DPRD Jatim saat ini telah membuka diri untuk mencari solusi atas problem yang tengah dihadapi Gubernur dan TAPD. "Sejak paripurna pengesahan RAPBD Tahun 2021 pada tanggal 30 September 2021 lalu, belum ada pembicaraan strategis antara Pemprov dengan DPRD Jatim. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD merasa wajib memberikan masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” tandasnya.
(msd)
Lihat Juga :