Pakai Protokol Kesehatan, Anggaran Pilkada Diprediksi Naik hingga 40%

Penambahan anggaran untuk pilkada menggunakan protokol kesehatan dinilai memang cukup dilematis. Di satu sisi, tak mungkin memaksakan pilkada tanpa adanya protokol kesehatan. Sisi lain, penambahan anggaran pun cukup sulit, dimana realitas saat ini saja, masih banyak daerah yang anggaran pilkadanya belum terpenuhi.

"Kita ada di persimpangan, anggaran (pilkada) di beberapa daerah ada yang tidak maksimal. Jangan menambahkan anggaran, honor PPK dan PPS banyak yang belum cukup," ujarnya.

Pilkada Serentak 2020 diketahui sejatinya digelar September, tapi diundur hingga Desember akibat pandemi corona. Sejauh ini, ada empat tahapan yang sempat tertunda yakni pelantikan PPS, verifikasi faktual, rekrutmen PPDP dan pemutakhiran data.