Pakai Protokol Kesehatan, Anggaran Pilkada Diprediksi Naik hingga 40%
Rabu, 03 Juni 2020 - 15:29 WIB
Anggaran pilkada serentak 2020 diprediksi membengkak karena harus menerapkan protokol kesehatan. Foto/Ilustrasi/dok SINDOnews
MAKASSAR - Pilkada Serentak 2020 diagendakan berlangsung pada Desember mendatang. Sesuai rekomendasi dari pemerintah dan DPR, termasuk Gugus Tugas Covid-19, KPU diminta melaksanakan pesta demokrasi itu menggunakan protokol kesehatan. Konsekuensinya, anggaran pilkada diprediksi membengkak.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir, memprediksi pelaksanaan pilkada serentak menggunakan protokol kesehatan membuat anggaran akan naik 30-40%. Musababnya, penyelenggara dituntut menyediakan alat pelindung diri atau APD. Termasuk juga masker, hand sanitizer dan disinfektan.
Faisal menyebut bahkan ada usulan agar pada setiap tahapan, petugas penyelenggara pilkada menjalani rapid test covid-19. "Kalau mau dimaksimalkan dengan memakai protokol kesehatan, maka saya memperkirakan akan bertambah 30-40 persen dari anggaran yang ada," kata Faisal, dalam sebuah diskusi secara virtual, Rabu (3/6/2020).
Penambahan anggaran untuk pilkada menggunakan protokol kesehatan dinilai memang cukup dilematis. Di satu sisi, tak mungkin memaksakan pilkada tanpa adanya protokol kesehatan. Sisi lain, penambahan anggaran pun cukup sulit, dimana realitas saat ini saja, masih banyak daerah yang anggaran pilkadanya belum terpenuhi.
"Kita ada di persimpangan, anggaran (pilkada) di beberapa daerah ada yang tidak maksimal. Jangan menambahkan anggaran, honor PPK dan PPS banyak yang belum cukup," ujarnya.
Pilkada Serentak 2020 diketahui sejatinya digelar September, tapi diundur hingga Desember akibat pandemi corona. Sejauh ini, ada empat tahapan yang sempat tertunda yakni pelantikan PPS, verifikasi faktual, rekrutmen PPDP dan pemutakhiran data.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir, memprediksi pelaksanaan pilkada serentak menggunakan protokol kesehatan membuat anggaran akan naik 30-40%. Musababnya, penyelenggara dituntut menyediakan alat pelindung diri atau APD. Termasuk juga masker, hand sanitizer dan disinfektan.
Faisal menyebut bahkan ada usulan agar pada setiap tahapan, petugas penyelenggara pilkada menjalani rapid test covid-19. "Kalau mau dimaksimalkan dengan memakai protokol kesehatan, maka saya memperkirakan akan bertambah 30-40 persen dari anggaran yang ada," kata Faisal, dalam sebuah diskusi secara virtual, Rabu (3/6/2020).
Penambahan anggaran untuk pilkada menggunakan protokol kesehatan dinilai memang cukup dilematis. Di satu sisi, tak mungkin memaksakan pilkada tanpa adanya protokol kesehatan. Sisi lain, penambahan anggaran pun cukup sulit, dimana realitas saat ini saja, masih banyak daerah yang anggaran pilkadanya belum terpenuhi.
"Kita ada di persimpangan, anggaran (pilkada) di beberapa daerah ada yang tidak maksimal. Jangan menambahkan anggaran, honor PPK dan PPS banyak yang belum cukup," ujarnya.
Pilkada Serentak 2020 diketahui sejatinya digelar September, tapi diundur hingga Desember akibat pandemi corona. Sejauh ini, ada empat tahapan yang sempat tertunda yakni pelantikan PPS, verifikasi faktual, rekrutmen PPDP dan pemutakhiran data.
(tri)
tulis komentar anda