Sejumlah Negara Ini Berhasil Intervensi Siaran Berbasis Internet
Rabu, 03 Juni 2020 - 08:59 WIB
"Layanan televisi berjaringan harus memenuhi kewajiban untuk menayangkan konten Australia," kata Menteri Komunikasi Australia Paul Fletcher, dilansir The New Daily.
Selama ini, YouTube dan Netflix tidak memiliki kewajiban seperti itu. Padahal, keduanya memiliki pasar besar di Australia. "Kami memberlakukan harmonisasi sesuai dengan prinsip yang kami terima," kata Fletcher. Baca Juga : Trump: AS Akan Menunjuk ANTIFA Sebagai Kelompok Teror
Pada Januari lalu Kanada meminta perusahaan teknologi AS seperti Netflix, Amazon, dan Facebook untuk membayar pajak seperti perusahaan Kanada lain. Selain itu, Pemerintah Kanada meminta agar konten lokal lebih diprioritaskan.
"Rekomendasi kami adalah mereformasi kekuatan legislatif untuk mendapatkan kesempatan dan meminimalkan risiko di abad digital," kata ketua panel yang ditunjuk pemerintah Kanada untuk membahas kebijakan televisi online, Janet Yale.
Panel itu dibentuk pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau pada 2018 lalu untuk merombak undang-undang telekomunikasi dan penyiaran Kanada. Dia menginginkan aturan penyiaran lebih memperhatikan peta digital. Kanda juga meminta Netflix membayar pajak. Selain itu, televisi berbasis online juga harus berinvestasi terhadap program yang dibuat orang Kanada.
"Itu bertujuan untuk menjadi tontonan menarik bagi warga Kanada," demikian laporan panel tersebut, dilansir Reuters.
Netflix pun menyatakan siap bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan siap memodernisasi undang-undang penyiaran. Facebook pun mendukung langkah Pemerintah Kanada untuk menghadirkan konten yang beragam.
Selama ini, YouTube dan Netflix tidak memiliki kewajiban seperti itu. Padahal, keduanya memiliki pasar besar di Australia. "Kami memberlakukan harmonisasi sesuai dengan prinsip yang kami terima," kata Fletcher. Baca Juga : Trump: AS Akan Menunjuk ANTIFA Sebagai Kelompok Teror
Pada Januari lalu Kanada meminta perusahaan teknologi AS seperti Netflix, Amazon, dan Facebook untuk membayar pajak seperti perusahaan Kanada lain. Selain itu, Pemerintah Kanada meminta agar konten lokal lebih diprioritaskan.
"Rekomendasi kami adalah mereformasi kekuatan legislatif untuk mendapatkan kesempatan dan meminimalkan risiko di abad digital," kata ketua panel yang ditunjuk pemerintah Kanada untuk membahas kebijakan televisi online, Janet Yale.
Panel itu dibentuk pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau pada 2018 lalu untuk merombak undang-undang telekomunikasi dan penyiaran Kanada. Dia menginginkan aturan penyiaran lebih memperhatikan peta digital. Kanda juga meminta Netflix membayar pajak. Selain itu, televisi berbasis online juga harus berinvestasi terhadap program yang dibuat orang Kanada.
"Itu bertujuan untuk menjadi tontonan menarik bagi warga Kanada," demikian laporan panel tersebut, dilansir Reuters.
Netflix pun menyatakan siap bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan siap memodernisasi undang-undang penyiaran. Facebook pun mendukung langkah Pemerintah Kanada untuk menghadirkan konten yang beragam.
(sri)
tulis komentar anda