Ajukan Eksepsi, Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Rahman Hidayat Minta Dibebaskan dari Dakwaan dan Rutan
Senin, 06 September 2021 - 16:10 WIB
Dalam dakwaan, lanjut dia, JPU hanya menyimpulkan terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan dalam promosi dan mutasi jabatan tanpa menjelaskan secara rinci apakah terjadi gratifikasi atau suap. “Kami meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan sekaligus mengeluarkan terdakwa dari rutan (rumah tahanan) di Nganjuk,” terangnya.
Usai pembacaan eksepsi, Ketua Majalis Hakim, I Ketut Suarta memutuskan untuk menunda sidang dan akan dilanjutkan pada Senin (13/9/2021) pekan depan. Sidang pekan depan dijadwalkan pembacaan tanggapan JPU atas eksepsi dari terdakwa.
Baca juga: Jalani Sidang Perdana, Mantan Bupati Nganjuk Terancam 20 Tahun Penjara
Seperti diketahui, JPU Andie Wicaksono dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Novi Rahman Hidayat sebagai penyelenggara negara atau tepatnya sebagai Bupati Nganjuk dalam masa jabatan tahun 2018-2023 didakwa menyalahgunakan kekuasaannya. Novi dianggap sengaja mendapatkan uang dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa.
Andie menilai, terdakwa tidak menerapkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.35-5901 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jatim dan berita acara pengucapan sumpah Bupati Nganjuk 24 September 2018.
Usai pembacaan eksepsi, Ketua Majalis Hakim, I Ketut Suarta memutuskan untuk menunda sidang dan akan dilanjutkan pada Senin (13/9/2021) pekan depan. Sidang pekan depan dijadwalkan pembacaan tanggapan JPU atas eksepsi dari terdakwa.
Baca juga: Jalani Sidang Perdana, Mantan Bupati Nganjuk Terancam 20 Tahun Penjara
Seperti diketahui, JPU Andie Wicaksono dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Novi Rahman Hidayat sebagai penyelenggara negara atau tepatnya sebagai Bupati Nganjuk dalam masa jabatan tahun 2018-2023 didakwa menyalahgunakan kekuasaannya. Novi dianggap sengaja mendapatkan uang dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa.
Andie menilai, terdakwa tidak menerapkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.35-5901 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jatim dan berita acara pengucapan sumpah Bupati Nganjuk 24 September 2018.
Lihat Juga :