Ridwan Kamil Soal Vaksinasi: No One Safe Until Everyone Is Safe
Kamis, 02 September 2021 - 06:21 WIB
"Kita sudah dikasih (vaksin) 18,6 juta dosis. Sudah disuntikan 14,4 juta atau 77,4 persen dari yang dikasih. Dosis pertama 25 persen atau 9,4 juta penduduk. Dosis kedua ada 5 juta," katanya.
Namun, ungkap Kang Emil, banyak kendala yang dihadapi daerah di Jabar, yakni distribusi vaksin yang belum proporsional untuk mendorong target vaksinasi tuntas akhir tahun ini.
Menurutnya, sesuai perhitungan, Jabar membutuhkan 15 juta dosis per bulan agar 37 juta warga Jabar bisa divaksin hingga akhir tahun ini. Suplai vaksin yang tidak proporsional menurutnya menjadi kendala paling berat.
"Ada provinsi yang penduduknya sedikit, tapi vaksinnya banyak. Ada provinsi besar seperti Jabar vaksinnya sedikit yang ngasihnya. Maka kalau dipersentasekan masih jauh, padahal jumlah vaksinnya saja sedikit. Jadi, kalau Desember mau beres tolong suplai ke Jabar tidak kurang 15 juta dosis per bulan," jelasnya.
Masalah lainnya, teritorial wilayah Jabar yang luas dan acak berdampak pada kecepatan vaksinasi. Hal itu sebanding dengan dukungan infrastruktur, khususnya infrastruktur layanan kesehatan. Saat ini, Jabar hanya memiliki sekitar 1.000 puskesmas di 27 kabupaten/kota.
"Teritorial di Jabar itu beragam. Jadi tak bisa dibandingkan dengan yang homogen. Jabar itu ada kota dan kabupaten pedalaman, pelosok yang jangkauannya susah secara mobilitas. Infrastruktur juga terbatas dan tidak merata. Jumlah puskesmas kita hanya 1000-an, padahal standar WHO 5.000-an," paparnya.
Kang Emil juga menempatkan persoalan Jabar sebagai daerah otonom dimana pihaknya tidak memiliki kuasa besar dalam menentukan kuota vaksin per daerah. Hal itu menciptakan kendala dalam penyerapan vaksin di daerah.
"Pada saat suplai vaksin tak menentu, urutannya itu pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota kabupaten angkanya sudah dikunci. Kemudian, provinsi ditugaskan mengirimkan. Jadi, tugas provinsi ini dalam pandangan saya memang kurang maksimal karena yang ngatur kuota kabupaten/kota itu dari pusat," terangnya.
Kesimpulannya, proses vaksinasi di Jabar tidak akan selesai akhir tahun ini jika suplai vaksin yang diterima tidak proporsional dengan jumlah penduduk.
"Kalau kata Presiden, Jabar harus beres Desember itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis per bulan. Jadi jangan bicara kurang atau apa kalau suplainya saja tak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah, tapi suplainya belum masuk. Kalau berhasil menjamin 15 juta dosis per bulan untuk Jabar, maka targetnya 500.000 orang disuntik per hari," jelasnya lagi.
Namun, ungkap Kang Emil, banyak kendala yang dihadapi daerah di Jabar, yakni distribusi vaksin yang belum proporsional untuk mendorong target vaksinasi tuntas akhir tahun ini.
Menurutnya, sesuai perhitungan, Jabar membutuhkan 15 juta dosis per bulan agar 37 juta warga Jabar bisa divaksin hingga akhir tahun ini. Suplai vaksin yang tidak proporsional menurutnya menjadi kendala paling berat.
"Ada provinsi yang penduduknya sedikit, tapi vaksinnya banyak. Ada provinsi besar seperti Jabar vaksinnya sedikit yang ngasihnya. Maka kalau dipersentasekan masih jauh, padahal jumlah vaksinnya saja sedikit. Jadi, kalau Desember mau beres tolong suplai ke Jabar tidak kurang 15 juta dosis per bulan," jelasnya.
Masalah lainnya, teritorial wilayah Jabar yang luas dan acak berdampak pada kecepatan vaksinasi. Hal itu sebanding dengan dukungan infrastruktur, khususnya infrastruktur layanan kesehatan. Saat ini, Jabar hanya memiliki sekitar 1.000 puskesmas di 27 kabupaten/kota.
"Teritorial di Jabar itu beragam. Jadi tak bisa dibandingkan dengan yang homogen. Jabar itu ada kota dan kabupaten pedalaman, pelosok yang jangkauannya susah secara mobilitas. Infrastruktur juga terbatas dan tidak merata. Jumlah puskesmas kita hanya 1000-an, padahal standar WHO 5.000-an," paparnya.
Kang Emil juga menempatkan persoalan Jabar sebagai daerah otonom dimana pihaknya tidak memiliki kuasa besar dalam menentukan kuota vaksin per daerah. Hal itu menciptakan kendala dalam penyerapan vaksin di daerah.
"Pada saat suplai vaksin tak menentu, urutannya itu pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota kabupaten angkanya sudah dikunci. Kemudian, provinsi ditugaskan mengirimkan. Jadi, tugas provinsi ini dalam pandangan saya memang kurang maksimal karena yang ngatur kuota kabupaten/kota itu dari pusat," terangnya.
Kesimpulannya, proses vaksinasi di Jabar tidak akan selesai akhir tahun ini jika suplai vaksin yang diterima tidak proporsional dengan jumlah penduduk.
"Kalau kata Presiden, Jabar harus beres Desember itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis per bulan. Jadi jangan bicara kurang atau apa kalau suplainya saja tak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah, tapi suplainya belum masuk. Kalau berhasil menjamin 15 juta dosis per bulan untuk Jabar, maka targetnya 500.000 orang disuntik per hari," jelasnya lagi.
tulis komentar anda