Ridwan Kamil Soal Vaksinasi: No One Safe Until Everyone Is Safe
Kamis, 02 September 2021 - 06:21 WIB
loading...
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil angkat bicara soal pentingnya vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia menyebut, no one safe until everyone is safe. Foto/Ist
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil angkat bicara terkait pentingnya vaksinasi COVID-19 berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia, tak hanya di Pulau Jawa.
Ridwan Kamil itu menyoroti peliknya vaksinasi dan pentingnya pemerintah mengamankan vaksinasi di luar Ibu Kota DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Menurutnya, Indonesia aman jika program vaksinasi daerah di luar Ibu Kota dan Pulau Jawa berjalan aman.
"No one safe until everyone is safe," tegas Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, Rabu (1/9/2021) malam. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, lanjut Kang Emil, semua warga tidak akan aman sampai semua masyarakat di Indonesia aman.
Baca juga: Resmikan Kampus IPB University Sukabumi, Ridwan Kamil Titip Pesan Ini
"Artinya, kita juga harus memastikan vaksinasi di luar DKI dan Pulau Jawa Aman. Tidak bicara wilayah, tidak bicara hanya Ibu Kota, tidak bicara Pulau Jawa, tapi Indonesia," katanya.
Menurutnya, pandemi COVID-19 tidak mengenal batas-batas administrasi. Keberhasilan vaksinasi di satu daerah tidak akan berpengaruh banyak jika daerah lain belum optimal. Begitu pun masalah kekurangan vaksin di satu daerah, akan berdampak pada daerah lainnya.
Baca juga: Bandung Terapkan Ganjil Genap di 5 Gerbang Tol, Ini Daftar Lokasinya
Provinsi Jabar menurutnya menjadi gambaran betapa beratnya mengejar kekebalan komunal atau herd immunity yang ditargetkan Desember 2021. Pihaknya kini mengejar target vaksinasi di tengah keterbatasan vaksin yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Jabar.
Kang Emil menjelaskan, untuk menciptakan kekebalan komunal, 75 persen dari total 50 juta penduduk Jabar harus divaksin. Artinya, ada 35 juta jiwa warga Jabar yang menjadi target vaksin. Angka sebesar itu harus dicapai dalam waktu empat bulan saja sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita sudah dikasih (vaksin) 18,6 juta dosis. Sudah disuntikan 14,4 juta atau 77,4 persen dari yang dikasih. Dosis pertama 25 persen atau 9,4 juta penduduk. Dosis kedua ada 5 juta," katanya.
Namun, ungkap Kang Emil, banyak kendala yang dihadapi daerah di Jabar, yakni distribusi vaksin yang belum proporsional untuk mendorong target vaksinasi tuntas akhir tahun ini.
Menurutnya, sesuai perhitungan, Jabar membutuhkan 15 juta dosis per bulan agar 37 juta warga Jabar bisa divaksin hingga akhir tahun ini. Suplai vaksin yang tidak proporsional menurutnya menjadi kendala paling berat.
"Ada provinsi yang penduduknya sedikit, tapi vaksinnya banyak. Ada provinsi besar seperti Jabar vaksinnya sedikit yang ngasihnya. Maka kalau dipersentasekan masih jauh, padahal jumlah vaksinnya saja sedikit. Jadi, kalau Desember mau beres tolong suplai ke Jabar tidak kurang 15 juta dosis per bulan," jelasnya.
Masalah lainnya, teritorial wilayah Jabar yang luas dan acak berdampak pada kecepatan vaksinasi. Hal itu sebanding dengan dukungan infrastruktur, khususnya infrastruktur layanan kesehatan. Saat ini, Jabar hanya memiliki sekitar 1.000 puskesmas di 27 kabupaten/kota.
"Teritorial di Jabar itu beragam. Jadi tak bisa dibandingkan dengan yang homogen. Jabar itu ada kota dan kabupaten pedalaman, pelosok yang jangkauannya susah secara mobilitas. Infrastruktur juga terbatas dan tidak merata. Jumlah puskesmas kita hanya 1000-an, padahal standar WHO 5.000-an," paparnya.
Kang Emil juga menempatkan persoalan Jabar sebagai daerah otonom dimana pihaknya tidak memiliki kuasa besar dalam menentukan kuota vaksin per daerah. Hal itu menciptakan kendala dalam penyerapan vaksin di daerah.
"Pada saat suplai vaksin tak menentu, urutannya itu pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota kabupaten angkanya sudah dikunci. Kemudian, provinsi ditugaskan mengirimkan. Jadi, tugas provinsi ini dalam pandangan saya memang kurang maksimal karena yang ngatur kuota kabupaten/kota itu dari pusat," terangnya.
Kesimpulannya, proses vaksinasi di Jabar tidak akan selesai akhir tahun ini jika suplai vaksin yang diterima tidak proporsional dengan jumlah penduduk.
"Kalau kata Presiden, Jabar harus beres Desember itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis per bulan. Jadi jangan bicara kurang atau apa kalau suplainya saja tak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah, tapi suplainya belum masuk. Kalau berhasil menjamin 15 juta dosis per bulan untuk Jabar, maka targetnya 500.000 orang disuntik per hari," jelasnya lagi.
Dalam urusan kecepatan vaksin, tambah Kang Emil, dua bulan lalu Jabar hanya mampu menyuntikan 50.000 dosis vaksin per hari. Angka ini meningkat menjadi 235.000 dosis per hari pada akhir Agustus 2021. Bahkan, dalam acara Gebyar Vaksin 28 Agustus lalu, Jabar bisa menyerap 420.000 dosis vaksin per hari.
"Alhamdulillah dua bulan lalu kita masih 50.000 dosis per hari. Akhir Agustus kemarin rata-rata 235.000 per hari. Dan kita testing tanggal 28 Agustus kita bisa 420.000," ujarnya.
Ridwan Kamil itu menyoroti peliknya vaksinasi dan pentingnya pemerintah mengamankan vaksinasi di luar Ibu Kota DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Menurutnya, Indonesia aman jika program vaksinasi daerah di luar Ibu Kota dan Pulau Jawa berjalan aman.
"No one safe until everyone is safe," tegas Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, Rabu (1/9/2021) malam. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, lanjut Kang Emil, semua warga tidak akan aman sampai semua masyarakat di Indonesia aman.
Baca juga: Resmikan Kampus IPB University Sukabumi, Ridwan Kamil Titip Pesan Ini
"Artinya, kita juga harus memastikan vaksinasi di luar DKI dan Pulau Jawa Aman. Tidak bicara wilayah, tidak bicara hanya Ibu Kota, tidak bicara Pulau Jawa, tapi Indonesia," katanya.
Menurutnya, pandemi COVID-19 tidak mengenal batas-batas administrasi. Keberhasilan vaksinasi di satu daerah tidak akan berpengaruh banyak jika daerah lain belum optimal. Begitu pun masalah kekurangan vaksin di satu daerah, akan berdampak pada daerah lainnya.
Baca juga: Bandung Terapkan Ganjil Genap di 5 Gerbang Tol, Ini Daftar Lokasinya
Provinsi Jabar menurutnya menjadi gambaran betapa beratnya mengejar kekebalan komunal atau herd immunity yang ditargetkan Desember 2021. Pihaknya kini mengejar target vaksinasi di tengah keterbatasan vaksin yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Jabar.
Kang Emil menjelaskan, untuk menciptakan kekebalan komunal, 75 persen dari total 50 juta penduduk Jabar harus divaksin. Artinya, ada 35 juta jiwa warga Jabar yang menjadi target vaksin. Angka sebesar itu harus dicapai dalam waktu empat bulan saja sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita sudah dikasih (vaksin) 18,6 juta dosis. Sudah disuntikan 14,4 juta atau 77,4 persen dari yang dikasih. Dosis pertama 25 persen atau 9,4 juta penduduk. Dosis kedua ada 5 juta," katanya.
Namun, ungkap Kang Emil, banyak kendala yang dihadapi daerah di Jabar, yakni distribusi vaksin yang belum proporsional untuk mendorong target vaksinasi tuntas akhir tahun ini.
Menurutnya, sesuai perhitungan, Jabar membutuhkan 15 juta dosis per bulan agar 37 juta warga Jabar bisa divaksin hingga akhir tahun ini. Suplai vaksin yang tidak proporsional menurutnya menjadi kendala paling berat.
"Ada provinsi yang penduduknya sedikit, tapi vaksinnya banyak. Ada provinsi besar seperti Jabar vaksinnya sedikit yang ngasihnya. Maka kalau dipersentasekan masih jauh, padahal jumlah vaksinnya saja sedikit. Jadi, kalau Desember mau beres tolong suplai ke Jabar tidak kurang 15 juta dosis per bulan," jelasnya.
Masalah lainnya, teritorial wilayah Jabar yang luas dan acak berdampak pada kecepatan vaksinasi. Hal itu sebanding dengan dukungan infrastruktur, khususnya infrastruktur layanan kesehatan. Saat ini, Jabar hanya memiliki sekitar 1.000 puskesmas di 27 kabupaten/kota.
"Teritorial di Jabar itu beragam. Jadi tak bisa dibandingkan dengan yang homogen. Jabar itu ada kota dan kabupaten pedalaman, pelosok yang jangkauannya susah secara mobilitas. Infrastruktur juga terbatas dan tidak merata. Jumlah puskesmas kita hanya 1000-an, padahal standar WHO 5.000-an," paparnya.
Kang Emil juga menempatkan persoalan Jabar sebagai daerah otonom dimana pihaknya tidak memiliki kuasa besar dalam menentukan kuota vaksin per daerah. Hal itu menciptakan kendala dalam penyerapan vaksin di daerah.
"Pada saat suplai vaksin tak menentu, urutannya itu pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota kabupaten angkanya sudah dikunci. Kemudian, provinsi ditugaskan mengirimkan. Jadi, tugas provinsi ini dalam pandangan saya memang kurang maksimal karena yang ngatur kuota kabupaten/kota itu dari pusat," terangnya.
Kesimpulannya, proses vaksinasi di Jabar tidak akan selesai akhir tahun ini jika suplai vaksin yang diterima tidak proporsional dengan jumlah penduduk.
"Kalau kata Presiden, Jabar harus beres Desember itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis per bulan. Jadi jangan bicara kurang atau apa kalau suplainya saja tak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah, tapi suplainya belum masuk. Kalau berhasil menjamin 15 juta dosis per bulan untuk Jabar, maka targetnya 500.000 orang disuntik per hari," jelasnya lagi.
Dalam urusan kecepatan vaksin, tambah Kang Emil, dua bulan lalu Jabar hanya mampu menyuntikan 50.000 dosis vaksin per hari. Angka ini meningkat menjadi 235.000 dosis per hari pada akhir Agustus 2021. Bahkan, dalam acara Gebyar Vaksin 28 Agustus lalu, Jabar bisa menyerap 420.000 dosis vaksin per hari.
"Alhamdulillah dua bulan lalu kita masih 50.000 dosis per hari. Akhir Agustus kemarin rata-rata 235.000 per hari. Dan kita testing tanggal 28 Agustus kita bisa 420.000," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
