Jokowi Baru Larang Mudik, Pemprov Jabar Sudah Melakukan Antisipasi

"Jadi begini, statment larangan mudik oleh Pak Jokowi bukan hal baru. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kalau ada yang nekat mudik, baik mudik dini atau menjelang lebaran itu, pasti dia otomatis ODP (orang dalam pemantauan) dan diwajibkan didata dan masing-masing diisolasi. Isolasi mandiri dan diawasi perangkat setempat RT atau RW. Kalau dinkes kalau ada kasus," tutur Kadishub Jabar.

Untuk mengantisipasi pemudik yang nekat pulang kampung, ungkap Heri, Dishub Jabar dan jajaran juga berkoordinasi dengan perusahaan otobus (PO). Di Jawa Barat, terdapat 50-60 PO yang melayani angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) dengan jumlah armada mencapai ribuan unit.

"Dari dulu sudah (koordinasi). Maret lalu sudah dikumpulkan. Mereka komit (untuk mengantisipasi pemudik dan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19)," ungkap dia.

Sejauh ini, tandas Heri, pihaknya mendata 300 ribu lebih warga Jabar yang mudik secara dini. "Data mereka sudah dicatat dan menjalani karantina mandiri," pungkas Heri.

Sementara itu, dua peka terakhir sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), jumlah pemudik yang masuk ke Kota Bandung melalui Terminal Leuwipanjang menurun drastis.

Staf TU Terminal Leuwipanjang Rochmat mengatakan, jumlah penumpang berkisar puluhan orang. Berbeda dari hari biasa yang bisa mencapai ratusan orang. Namun mereka sebagian besar bukan pemudik melainkan orang yang bekerja di Jabodetabek atau Bandung sehingga kembali setiap pekan.