Mengarus Utamakan Toleransi, Masyarakat Harus Dapat Informasi Keberagaman
Rabu, 04 Agustus 2021 - 20:01 WIB
"Untuk mencegahnya salah satunya bisa dengan menggunakan penegakan hukum bagi tindakan intoleransi dengan bobot yang sangat berbahaya. Sampai menimbulkan kekerasan misalnya. Atau tokoh agama atau pejabat publik, berpidato di depan massa banyak lalu melakukan ujaran kebencian atau kata-kata yang bisa melegitimasi kekerasan itu bisa dikenakan penegakan hukum,"kata alumni bidang Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.
Menurutnya, bagi yang bobot kasusnya berat harus ditangani oleh hukum dan kalau tidak terlalu berat bisa dilakukan pecegahan dengan dilakukan dialog. Kemudian ia juga menambahkan bahwa cara mengarusutamakan toleransi bisa melalui informasi. Karena intoleransi ini bisa terjadi juga karena informasi yang dimiliki ini terbatas atau kurang.
"Contoh soal Baha'i, kenapa mereka merasa Baha’isesat? Karena mereka merasa tidak tahu bahwa sebetulnya Baha'i sudah tumbuh lama di Indonesia. Lalu sekarang tiba-tiba informasi itu mereka baru tahu, dan mereka sebut itu agama baru," tutur Alamsyah.
Alamsyah menyebut bahwa penyebaran informasi ini perlu melalui media mainstream, media sosial, tokoh agama dan juga pemerintah. Sebab pemerintah adalah sumber informasi yang resmi dan lebih banyak didengar oleh masyarakat.
"Mungkin butuh tokoh agama yang lebih dekat dengan masyarakat. Bisa juga dengan pendekatan lokal, bisa denganDesa Damai misalnya atauDesa Pancasila,” ujarnya.
Menurutnya, bagi yang bobot kasusnya berat harus ditangani oleh hukum dan kalau tidak terlalu berat bisa dilakukan pecegahan dengan dilakukan dialog. Kemudian ia juga menambahkan bahwa cara mengarusutamakan toleransi bisa melalui informasi. Karena intoleransi ini bisa terjadi juga karena informasi yang dimiliki ini terbatas atau kurang.
"Contoh soal Baha'i, kenapa mereka merasa Baha’isesat? Karena mereka merasa tidak tahu bahwa sebetulnya Baha'i sudah tumbuh lama di Indonesia. Lalu sekarang tiba-tiba informasi itu mereka baru tahu, dan mereka sebut itu agama baru," tutur Alamsyah.
Alamsyah menyebut bahwa penyebaran informasi ini perlu melalui media mainstream, media sosial, tokoh agama dan juga pemerintah. Sebab pemerintah adalah sumber informasi yang resmi dan lebih banyak didengar oleh masyarakat.
"Mungkin butuh tokoh agama yang lebih dekat dengan masyarakat. Bisa juga dengan pendekatan lokal, bisa denganDesa Damai misalnya atauDesa Pancasila,” ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :