Sektor Transportasi Diminta Ubah Pola saat New Normal Berlaku di Jabar
Kamis, 28 Mei 2020 - 14:47 WIB
Kepala Dishub Jabar, Hery Antasari. SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan skema awal penerapan protokol tatanan baru normal (new normal) dalam sektor transportasi guna menekan potensi persebaran virus Corona atau COVID-19. Penerapan new normal di sektor transportasi tersebut melibatkan tiga kelompok besar dalam sektor transportasi, yakni penumpang, operator angkutan umum, dan regulator.
Koordinator Sub Divisi Strerilisasi Fasilitas Publik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar yang juga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari mengakui, transportasi berbasis konvensional menjadi salah satu kontributor yang besar dalam menciptakan kerumunan dan berpotensi dalam persebaran COVID-19.
Oleh karenanya, pihaknya terus mematangkan kajian terkait penerapan protokol new normal di sektor transportasi. Meski begitu, Hery menegaskan, dalam penerapan new normal di Jabar yang rencananya dimulai Senin 1 Juni 2020, sektor transportasi setidaknya mampu menerapkan empat perubahan pola.
"Pertama pola interaksi, kedua kebersihan dan higienitas, ketiga komunikasi, dan keempat segmentasi pengguna transportasi," sebut Hery, Kamis (28/5/2020). (Baca juga; MUI Jabar Dukung Tempat Ibadah Buka saat Tatanan Normal Baru )
Menurut Hery, tiga sektor transportasi, yakni transportasi darat, laut, dan udara memiliki karakter yang berbeda, baik sarana, prasarana, maupun simpul transportasinya. Karenanya, penerapan protokol new normal pun nantinya berbeda-beda.
Dia mencontohkan, di sektor transportasi darat, pihaknya akan terus menggalakkan apa yang sesungguhnya sudah dimulai selama ini, yakni transportasi non-kendaraan bermotor. Kemudian, penggunaan teknologi informasi dalam penyebaran informasi berkaitan dengan trayek informasi perjalanan hingga mengubah sistem pembayaran menjadi non-tunai.
Yang paling signifikan, kata Hery, pihaknya tengah mematangkan kajian terkait kapasitas angkutan umum di era new normal nanti. Menurut dia, hal itu membutuhkan kajian mendalam mengingat berkaitan dengan skala ekonomi.
"Tapi pada prinsipnya, layanan angkutan umum harus tetap berjalan dengan menerapkan prosedur kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga hal lainnya termasuk terkait dengan teknologi informasi," tegas Hery. (Baca juga; Pemkot Bantah Mal di Bandung Mulai Beroperasi 30 Mei )
Hery juga menyatakan, penerapan protokol new normal dalam sektor transportasi di Jabar akan diselaraskan dengan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan new normal dalam sektor transportasi.
"Penerapan new normal ini menjadi kewajiban untuk kita tangani bersama yang tentu juga berkonsekuensi lada anggaran. Semua ini akan dikemas menjadi satu kebijakan besar yang melibatkan tiga kelompok besar dalam sektor transportasi tadi," jelasnya.
Hery menambahkan, penerapan protokol new normal dalam sektor transportasi di Jabar juga tentu akan mengubah kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), khususnya terkait rencana induk mobilitas transportasi di Jabar.
"Hal ini akan kita kaji, agar yang kita lakukan di new normal nanti memiliki landasan yang jelas dan tepat, sehingga ketika kita menganggarkan dalam program pun menjadi proses yang akuntabel kepada publik," tandasnya.
Koordinator Sub Divisi Strerilisasi Fasilitas Publik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar yang juga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari mengakui, transportasi berbasis konvensional menjadi salah satu kontributor yang besar dalam menciptakan kerumunan dan berpotensi dalam persebaran COVID-19.
Oleh karenanya, pihaknya terus mematangkan kajian terkait penerapan protokol new normal di sektor transportasi. Meski begitu, Hery menegaskan, dalam penerapan new normal di Jabar yang rencananya dimulai Senin 1 Juni 2020, sektor transportasi setidaknya mampu menerapkan empat perubahan pola.
"Pertama pola interaksi, kedua kebersihan dan higienitas, ketiga komunikasi, dan keempat segmentasi pengguna transportasi," sebut Hery, Kamis (28/5/2020). (Baca juga; MUI Jabar Dukung Tempat Ibadah Buka saat Tatanan Normal Baru )
Menurut Hery, tiga sektor transportasi, yakni transportasi darat, laut, dan udara memiliki karakter yang berbeda, baik sarana, prasarana, maupun simpul transportasinya. Karenanya, penerapan protokol new normal pun nantinya berbeda-beda.
Dia mencontohkan, di sektor transportasi darat, pihaknya akan terus menggalakkan apa yang sesungguhnya sudah dimulai selama ini, yakni transportasi non-kendaraan bermotor. Kemudian, penggunaan teknologi informasi dalam penyebaran informasi berkaitan dengan trayek informasi perjalanan hingga mengubah sistem pembayaran menjadi non-tunai.
Yang paling signifikan, kata Hery, pihaknya tengah mematangkan kajian terkait kapasitas angkutan umum di era new normal nanti. Menurut dia, hal itu membutuhkan kajian mendalam mengingat berkaitan dengan skala ekonomi.
"Tapi pada prinsipnya, layanan angkutan umum harus tetap berjalan dengan menerapkan prosedur kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga hal lainnya termasuk terkait dengan teknologi informasi," tegas Hery. (Baca juga; Pemkot Bantah Mal di Bandung Mulai Beroperasi 30 Mei )
Hery juga menyatakan, penerapan protokol new normal dalam sektor transportasi di Jabar akan diselaraskan dengan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan new normal dalam sektor transportasi.
"Penerapan new normal ini menjadi kewajiban untuk kita tangani bersama yang tentu juga berkonsekuensi lada anggaran. Semua ini akan dikemas menjadi satu kebijakan besar yang melibatkan tiga kelompok besar dalam sektor transportasi tadi," jelasnya.
Hery menambahkan, penerapan protokol new normal dalam sektor transportasi di Jabar juga tentu akan mengubah kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), khususnya terkait rencana induk mobilitas transportasi di Jabar.
"Hal ini akan kita kaji, agar yang kita lakukan di new normal nanti memiliki landasan yang jelas dan tepat, sehingga ketika kita menganggarkan dalam program pun menjadi proses yang akuntabel kepada publik," tandasnya.
(wib)
tulis komentar anda