Bila PPKM Darurat Kembali Diperpanjang, Bupati Jembrana Menolak Tegas
Selasa, 20 Juli 2021 - 13:30 WIB
Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menyatakan bakal menolak dan tak setuju jika PPKM Darurat kembali diperpanjang. Foto/Ist
JEMBRANA - Bupati Jembrana , I Nengah Tamba menyatakan bakal menolak dan tak setuju jika Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kembali diperpanjang.
Baca juga: Bupati Jembrana Genjot Vaksin, Larang Pungutan di Sekolah Hingga Pemujaan Dewa Baruna
Pernyataan Bupati Jembrana itu disampaikan disela memberikan sumbangan kepada warga, Senin (19/7/2021). Tamba menegaskan tidak mendukung jika ada perpanjangan PPKM Darurat karena rumus atau kunci sukses menekan kasus COVID-19 tergantung dari disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan (prokes).
Baca juga: Hari Ini PPKM Darurat Berakhir, Gubernur Khofifah: Tunggu Pemerintah Pusat
"Kalau masyarakat disiplin, kita tidak usah lakukan itu (PPKM Darurat) . Kuncinya ada di kita. Kenapa pemerintah tegas, karena kita tidak disiplin. Jadi rumusnya kita disiplin. Tapi suruh vaksin saja ngak mau," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jembrana, I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata menambahkan, untuk menekan kasus COVID-19, pihaknya menilai jika pelaksanaan vaksinasi masih cukup ampuh.
Buktinya, dari 23 kasus meninggal dari tanggal 23 Juni-18 Juli 2021, hanya satu orang yang sudah mendapat vaksin dosis pertama dengan komorbid.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 orang memiliki komorbid, sehingga menyebabkan kondisi kesehatan pasien menurun drastis.
"Komorbid itu artinya sudah punya penyakit bawaan seperti jantung, hipertensi, kencing manis dan lain sebagainya yang memberatkan jika terkena COVID-19 dan membuat meninggal," terang Oka Parwata.
Baca juga: Bupati Jembrana Genjot Vaksin, Larang Pungutan di Sekolah Hingga Pemujaan Dewa Baruna
Pernyataan Bupati Jembrana itu disampaikan disela memberikan sumbangan kepada warga, Senin (19/7/2021). Tamba menegaskan tidak mendukung jika ada perpanjangan PPKM Darurat karena rumus atau kunci sukses menekan kasus COVID-19 tergantung dari disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan (prokes).
Baca juga: Hari Ini PPKM Darurat Berakhir, Gubernur Khofifah: Tunggu Pemerintah Pusat
"Kalau masyarakat disiplin, kita tidak usah lakukan itu (PPKM Darurat) . Kuncinya ada di kita. Kenapa pemerintah tegas, karena kita tidak disiplin. Jadi rumusnya kita disiplin. Tapi suruh vaksin saja ngak mau," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jembrana, I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata menambahkan, untuk menekan kasus COVID-19, pihaknya menilai jika pelaksanaan vaksinasi masih cukup ampuh.
Buktinya, dari 23 kasus meninggal dari tanggal 23 Juni-18 Juli 2021, hanya satu orang yang sudah mendapat vaksin dosis pertama dengan komorbid.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 orang memiliki komorbid, sehingga menyebabkan kondisi kesehatan pasien menurun drastis.
"Komorbid itu artinya sudah punya penyakit bawaan seperti jantung, hipertensi, kencing manis dan lain sebagainya yang memberatkan jika terkena COVID-19 dan membuat meninggal," terang Oka Parwata.
tulis komentar anda