Dewan Minta Pemkot Makassar Percepat Tender Proyek
Kamis, 08 Juli 2021 - 12:49 WIB
Tender proyek sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih berjalan lamban. Foto: Dok/SINDOnews
MAKASSAR - Tender proyek sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih berjalan lamban. Memasuki triwulan kedua, baru 37 paket yang memasuki proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar.
Jumlah itu masih terbilang sangat minim, sebab ada 551 paket proyek yang akan dilelang tahun ini. Jumlah tersebut mencakup semua paket yang ada di OPD lingkup Pemkot Makassar. Bukan hanya tender proyek insfrastruktur, tapi juga belanja makan minum.
Anggota Komisi C DPRD Makassar , Arifuddin Dg Kulle mendesak pemerintah kota untuk mempercepat tender proyek. Terlebih saat ini sudah memasuki triwulan kedua. Jika tidak dikebut sejumlah proyek terkhusus di Dinas Pekerjaan Umum terancam mangkrak.
"OPD yang serapannya rendah, tapi berkaitan dengan proses tender harus menjadi perhatian supaya proses tender ini dipercepat," tegas Arifuddin Dg Kulle, Rabu (7/7/2021).
Dia juga meminta agar pemerintah kota lebih akuntabel dan transparan dalam melakukan belanja modal. Jika demikian, dia meyakini Pemkot Makassar bisa kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). "Kami berharap semua temuan ataupun rekomendasi BPK ditindaklanjuti Pemkot Makassar," ujar dia.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara tidak menampik serapan anggaran yang rendah di Dinas Pekerjaan Umum akibat banyaknya proyek yang belum ditender.
"Harapan kami bisa terserap di 90%. Serapan rendah ini memang banyak proyek yang terlambat ditender, karena banyak proyek yang sudah diusulkan di ULP tidak bisa ditender," kata Abdi.
Jumlah itu masih terbilang sangat minim, sebab ada 551 paket proyek yang akan dilelang tahun ini. Jumlah tersebut mencakup semua paket yang ada di OPD lingkup Pemkot Makassar. Bukan hanya tender proyek insfrastruktur, tapi juga belanja makan minum.
Anggota Komisi C DPRD Makassar , Arifuddin Dg Kulle mendesak pemerintah kota untuk mempercepat tender proyek. Terlebih saat ini sudah memasuki triwulan kedua. Jika tidak dikebut sejumlah proyek terkhusus di Dinas Pekerjaan Umum terancam mangkrak.
"OPD yang serapannya rendah, tapi berkaitan dengan proses tender harus menjadi perhatian supaya proses tender ini dipercepat," tegas Arifuddin Dg Kulle, Rabu (7/7/2021).
Dia juga meminta agar pemerintah kota lebih akuntabel dan transparan dalam melakukan belanja modal. Jika demikian, dia meyakini Pemkot Makassar bisa kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). "Kami berharap semua temuan ataupun rekomendasi BPK ditindaklanjuti Pemkot Makassar," ujar dia.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara tidak menampik serapan anggaran yang rendah di Dinas Pekerjaan Umum akibat banyaknya proyek yang belum ditender.
"Harapan kami bisa terserap di 90%. Serapan rendah ini memang banyak proyek yang terlambat ditender, karena banyak proyek yang sudah diusulkan di ULP tidak bisa ditender," kata Abdi.
tulis komentar anda