Kemenperin Percepat 6,1 Juta UMKM Go Digital
Senin, 21 Juni 2021 - 12:11 WIB
Menperin mengungkapkan industri Indonesia akan lebih berdaya saing melalui implementasi program Making Indonesia 4.0. Salah satu prioritasnya adalah memberdayakan industri kecil dan menengah agar maksimal memanfaatkan teknologi digital dan menjalankan proses bisnis digital (e-business).
Hal ini sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2020. Gerakan tersebut menjadi gerakan bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal. Dalam gerakan tersebut, pemerintah menargetkan 6,1 juta UMKM onboarding atau masuk ke ranah digital di marketplace pada tahun 2021 ini.
“Sebab itu, kami mengajak pelaku IKM untuk aktif menggunakan e-business dan pemasaran digital untuk menciptakan peluang usaha yang lebih besar,” kata Agus.
Pemerintah juga terus menggenjot peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik oleh masyarakat maupun belanja pemerintah, sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi nasional. Penggunaan produk dalam negeri di belanja pemerintah adalah wajib jika Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk tersebut mencapai 40%.
“Ini merupakan ruang yang tepat bagi pelaku IKM untuk dapat mengambil kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ucap Agus.
Hal ini sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2020. Gerakan tersebut menjadi gerakan bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal. Dalam gerakan tersebut, pemerintah menargetkan 6,1 juta UMKM onboarding atau masuk ke ranah digital di marketplace pada tahun 2021 ini.
“Sebab itu, kami mengajak pelaku IKM untuk aktif menggunakan e-business dan pemasaran digital untuk menciptakan peluang usaha yang lebih besar,” kata Agus.
Pemerintah juga terus menggenjot peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik oleh masyarakat maupun belanja pemerintah, sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi nasional. Penggunaan produk dalam negeri di belanja pemerintah adalah wajib jika Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk tersebut mencapai 40%.
“Ini merupakan ruang yang tepat bagi pelaku IKM untuk dapat mengambil kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ucap Agus.
Lihat Juga :