Polemik Pembangunan SPBU, Pemerintah Diminta Fasilitasi Warga dengan Pemilik
Minggu, 25 April 2021 - 16:11 WIB
Bahkan DPRD pernah meminta agar proses pembangunan dihentikan dulu, sebelum kasus ini clear. Namun, proses pembangunan tetap dilanjutkan, bahkan pemilik usaha telah menggelar syukuran di lokasi pembangunan.
"Seharusnya kita turunkan tensi masyarakat yang kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dibidang kontruksi maupun di bidang sosial," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua PKB Bulukumba itu mengaku senang jika banyak pengusaha yang datang ke Bulukumba. Namun harus objektif juga mengenai persyaratannya.
Baca Jug: DPRD Bulukumba Dorong Pemerintah Hadirkan Perda Zonasi Kawasan Perairan
"DPRD agak sedikit menyanyangkan terutama saya di Fraksi PKB. Rupanya pemilik SPBU susah dikendalikan dengan situasi, kita undang RDP tidak datang malah mengirim (perwakilan) orang," sesal Fahidin.
Fahidin juga menyampaikan jika keadaan saat ini sudah runyam, karena melibatkan banyak pihak. Olehnya itu, memang perlu dilakukan duduk bersama dengan seluruh pihak, agar tak ada yang dirugikan.
"Karena tugas kami di DPRD mengawasi undang-undang, pelaksanaan perda, pelaksanaan perbub. Kalau pelaksanaanya tidak prosedural, kami hadir mengingatkan pemerintah," tegas Fahidin.
"Seharusnya kita turunkan tensi masyarakat yang kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dibidang kontruksi maupun di bidang sosial," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua PKB Bulukumba itu mengaku senang jika banyak pengusaha yang datang ke Bulukumba. Namun harus objektif juga mengenai persyaratannya.
Baca Jug: DPRD Bulukumba Dorong Pemerintah Hadirkan Perda Zonasi Kawasan Perairan
"DPRD agak sedikit menyanyangkan terutama saya di Fraksi PKB. Rupanya pemilik SPBU susah dikendalikan dengan situasi, kita undang RDP tidak datang malah mengirim (perwakilan) orang," sesal Fahidin.
Fahidin juga menyampaikan jika keadaan saat ini sudah runyam, karena melibatkan banyak pihak. Olehnya itu, memang perlu dilakukan duduk bersama dengan seluruh pihak, agar tak ada yang dirugikan.
"Karena tugas kami di DPRD mengawasi undang-undang, pelaksanaan perda, pelaksanaan perbub. Kalau pelaksanaanya tidak prosedural, kami hadir mengingatkan pemerintah," tegas Fahidin.
Lihat Juga :