Polemik Pembangunan SPBU, Pemerintah Diminta Fasilitasi Warga dengan Pemilik
Minggu, 25 April 2021 - 16:11 WIB
DPRD Bulukumba meminta pemerintah fasilitasi warga dan pemilik terkait polemik pembangunan SPBU. Foto: Ilustrasi
BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba telah melalukan Rapat dengar Pendapat (RDP) terkait polemik pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di Jalan Samratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulsel.
SPBU tersebut kembali mendapat sorotan, di mana tetangga yang berbatasan langsung dengan bangunan SPBU itu belum memberikan izin. Meski saat ini SPBU tersebut telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah terbit dari Lembaga Online Single Submission (OSS).
Ketua Komisi B DPRD Bulukumba , Fahidin HDK, meminta pemerintah dan pengusaha harus lebih peka melihat kehidupan sosial di masyarakat serta harus lebih bijaksana dan humanis. Jika perlu, kata dia, menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak yang dinilai dirugikan tersebut.
"Harusnya, kalau saran DPRD dilakukan tidak akan ada persoalan. DPRD pernah gelar RDP, memberikan saran-saran. Bahkan masyarakat yang mengadu kita bujuk," jelas Fahidin.
Namun, 'tensinya' belum menurun, pemerintah dan pengusaha sudah di 'gas full' lagi.
Bahkan DPRD pernah meminta agar proses pembangunan dihentikan dulu, sebelum kasus ini clear. Namun, proses pembangunan tetap dilanjutkan, bahkan pemilik usaha telah menggelar syukuran di lokasi pembangunan.
"Seharusnya kita turunkan tensi masyarakat yang kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dibidang kontruksi maupun di bidang sosial," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua PKB Bulukumba itu mengaku senang jika banyak pengusaha yang datang ke Bulukumba. Namun harus objektif juga mengenai persyaratannya.
SPBU tersebut kembali mendapat sorotan, di mana tetangga yang berbatasan langsung dengan bangunan SPBU itu belum memberikan izin. Meski saat ini SPBU tersebut telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah terbit dari Lembaga Online Single Submission (OSS).
Ketua Komisi B DPRD Bulukumba , Fahidin HDK, meminta pemerintah dan pengusaha harus lebih peka melihat kehidupan sosial di masyarakat serta harus lebih bijaksana dan humanis. Jika perlu, kata dia, menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak yang dinilai dirugikan tersebut.
"Harusnya, kalau saran DPRD dilakukan tidak akan ada persoalan. DPRD pernah gelar RDP, memberikan saran-saran. Bahkan masyarakat yang mengadu kita bujuk," jelas Fahidin.
Namun, 'tensinya' belum menurun, pemerintah dan pengusaha sudah di 'gas full' lagi.
Bahkan DPRD pernah meminta agar proses pembangunan dihentikan dulu, sebelum kasus ini clear. Namun, proses pembangunan tetap dilanjutkan, bahkan pemilik usaha telah menggelar syukuran di lokasi pembangunan.
"Seharusnya kita turunkan tensi masyarakat yang kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dibidang kontruksi maupun di bidang sosial," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua PKB Bulukumba itu mengaku senang jika banyak pengusaha yang datang ke Bulukumba. Namun harus objektif juga mengenai persyaratannya.
tulis komentar anda