Pemkab Lutra Bahas Implementasi Program Pencegahan Korupsi
Jum'at, 12 Maret 2021 - 21:53 WIB
Rapat intern dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi pemerintah daerah di Luwu Utara, Jumat (12/3/2021). Foto: Humas Pemkab Luwu Utara
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara menggelar rapat intern dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi pemerintah daerah, Jumat (12/3/2021). Pada monitoring centre for prevention (MCP) 2021, Luwu Utara punya target indikator 100 persen.
Rapat itu digelar di command center kantor Bupati Luwu Utara , yang membahas tentang pedoman pelaporan capaian aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah tahun 2021. Dalam forum itu, Asisten III Pemkab Luwu Utara , Eka Rusli menyampaikan bahwa ke depan, pemkab harus menunjukkan peningkatan capaian pelaporan MCP.
"Semua indikator harus menunjukkan peningkatan, kalau perlu semua unsur dalam MCP itu terpenuhi," kata Eka Rusli.
Setelah pertemuan ini kata Eka, semua SKPD terkait segera menindaklanjuti dan melengkapi dokumen sesuai indikator yang telah ditetapkan oleh KPK . Kemudian diunggah dalam aplikasi dan dilaporkan ke KPK .
"Kita mau semua SKPD dokumennya lengkap. Nanti kita evaluasi lagi sejauh mana teman-teman SKPD menindaklanjuti hal ini," pungkasnya.
"Tahun 2020 capain MCP kita sebesar 73,16 persen diharapkan MCP 2021 tercapai 100 persen," sambung Eka.
Menurutnya, ada beberapa area manajemen yang menjadi indikator untuk memenuhi MCP itu, di antaranya adalah manajemen perencanaan penganggaran, manajemen SDM, manajemen aset, manajemen APIP, dana desa dan manajemen PBJ dan perizinan.
Rapat itu digelar di command center kantor Bupati Luwu Utara , yang membahas tentang pedoman pelaporan capaian aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah tahun 2021. Dalam forum itu, Asisten III Pemkab Luwu Utara , Eka Rusli menyampaikan bahwa ke depan, pemkab harus menunjukkan peningkatan capaian pelaporan MCP.
"Semua indikator harus menunjukkan peningkatan, kalau perlu semua unsur dalam MCP itu terpenuhi," kata Eka Rusli.
Setelah pertemuan ini kata Eka, semua SKPD terkait segera menindaklanjuti dan melengkapi dokumen sesuai indikator yang telah ditetapkan oleh KPK . Kemudian diunggah dalam aplikasi dan dilaporkan ke KPK .
"Kita mau semua SKPD dokumennya lengkap. Nanti kita evaluasi lagi sejauh mana teman-teman SKPD menindaklanjuti hal ini," pungkasnya.
"Tahun 2020 capain MCP kita sebesar 73,16 persen diharapkan MCP 2021 tercapai 100 persen," sambung Eka.
Menurutnya, ada beberapa area manajemen yang menjadi indikator untuk memenuhi MCP itu, di antaranya adalah manajemen perencanaan penganggaran, manajemen SDM, manajemen aset, manajemen APIP, dana desa dan manajemen PBJ dan perizinan.
tulis komentar anda