Puluhan Kepala Desa Geruduk DPRD PALI, Tagih Tunjangan yang Terlambat Dibayar
Selasa, 16 Februari 2021 - 13:35 WIB
"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 milyar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop," terangnya.
H Asri menyampaikan, DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.
"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tata kelola keuangan harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.
Hingga berita ini di turunkan rapat belum selesai masih menunggu kehadira Kepala DPKAD dan Sekda PALI.
H Asri menyampaikan, DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.
"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tata kelola keuangan harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.
Hingga berita ini di turunkan rapat belum selesai masih menunggu kehadira Kepala DPKAD dan Sekda PALI.
(msd)
tulis komentar anda