Program Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Barat Diduga Tak Tepat Sasaran
Senin, 15 Februari 2021 - 11:56 WIB
Kondisi ini jelas merupakan kasus inclusion error (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat). Anehnya, meski sudah berlangsung menahun, ketidakadilan ini terus dibiarkan oleh apratur pemerintah.
Sudirman, warga Dusun Pantau Vila yang memiliki rumah tembok berlantai dua membenarkan bahwa dirinya merupakan kepala rumah tangga yang disantuni dana PKH oleh pemerintah. Sebagai warga yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Sudirman mengaku tidak risih menerima bantuan meski banyak warga yang lebih layak disekitar rumahnya namun tidak menerima santunan serupa.
Baca juga: Baku Tembak dengan Kelompok Bersenjata, Prajurit TNI Terkena Peluru Rekoset
Dilihat lebih jauh ke dalam, ada kesan Dusun Pantau dipenuhi kasus inclusion error. Pasalnya, selain Sudirman, ada Tumiyati, Salami, dan sejumlah warga lainnya yang masuk DTKS penerima manfaat PKH meskipun secara kasat mata dapat dilihat hidup berkecukupan. Mereka semua memiliki rumah tembok dengan lantai keramik. Perabotan serta kendaraan yang dimiliki pun tergolong cukup mewah.
Banyaknya kasus exclusion error dan inclusion error di Pekon Pagar Bukit tentu menjadi sebuah ironi. Pasalnya, Kabupaten Pesisir Barat baru saja melakukan verifikasi dan validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kegiatan yang didanai APBD ini digelar sekitar awal 2020 dan memiliki tujuan agar penyaluran bansos tepat sasaran.
Sudirman, warga Dusun Pantau Vila yang memiliki rumah tembok berlantai dua membenarkan bahwa dirinya merupakan kepala rumah tangga yang disantuni dana PKH oleh pemerintah. Sebagai warga yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Sudirman mengaku tidak risih menerima bantuan meski banyak warga yang lebih layak disekitar rumahnya namun tidak menerima santunan serupa.
Baca juga: Baku Tembak dengan Kelompok Bersenjata, Prajurit TNI Terkena Peluru Rekoset
Dilihat lebih jauh ke dalam, ada kesan Dusun Pantau dipenuhi kasus inclusion error. Pasalnya, selain Sudirman, ada Tumiyati, Salami, dan sejumlah warga lainnya yang masuk DTKS penerima manfaat PKH meskipun secara kasat mata dapat dilihat hidup berkecukupan. Mereka semua memiliki rumah tembok dengan lantai keramik. Perabotan serta kendaraan yang dimiliki pun tergolong cukup mewah.
Banyaknya kasus exclusion error dan inclusion error di Pekon Pagar Bukit tentu menjadi sebuah ironi. Pasalnya, Kabupaten Pesisir Barat baru saja melakukan verifikasi dan validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kegiatan yang didanai APBD ini digelar sekitar awal 2020 dan memiliki tujuan agar penyaluran bansos tepat sasaran.
Lihat Juga :