10 Strategi Konsistensi dan Keakuratan Terjemahan Dokumen Hukum

BOGOR - Dokumen hukum merupakan dokumen yang cukup sulit untuk diterjemahkan. Bahkan setelah proses penerjemahan selesai dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya konsistensi, keakuratan, kesesuaian, kelengkapan dan kesempurnaan.

Nah, agar hasil terjemahan dokumen hukum dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, terjemahan tersebut harus melewati proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa hasil terjemahan dokumen hukum tersebut konsisten dan akurat dalam hal penggunaan istilah, tata bahasa, kesesuaian makna, kelengkapan informasi dan dapat digunakannya hasil terjemahan dokumen hukum tersebut untuk berbagai keperluan hukum. (Baca juga: Meterai Rp3.000 dan 6.000 Masih Berlaku Sampai Akhir 2021, Tapi Ada Syarat )

Direktur Investindo Meidini Hutagalung PT Trimars Perkasa Abadi mengatakan, atau yang lebih dikenal dengan nama Investindo, adalah perusahaan penerjemah dokumen hukum yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dengan firma hukum terbesar di Indonesia. (Baca juga: Hukum Unik di Dunia, dari Larangan Meludah hingga Dilarang Gendut )



"Investindo telah mengembangkan standar kerja dan strategi yang mumpuni untuk menyelesaikan penerjemahan dokumen-dokumen transaksi hukum paling kompleks se-Indonesia," kata Meidini Hutagalung, Selasa (9/2/2021).

Meidi berbagi 10 strategi Investindo untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil terjemahan dokumen hukum. Pertama, memastikan konsistensi dari istilah yang didefinisikan. Dalam suatu dokumen hukum, terdapat istilah-istilah khusus yang digunakan, yang definisinya sudah ditentukan untuk dokumen tersebut. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam memastikan bahwa suatu dokumen hukum diterjemahkan dengan baik adalah dengan melihat konsistensi dari penggunaan istilah yang definisinya sudah ditentukan tersendiri di dalam dokumen tersebut.

Kedua, memeriksa konsistensi penerjemahan suatu kata berdasarkan konteks dalam keseluruhan suatu dokumen hukum.

"Suatu kata, yang sebetulnya dapat diterjemahkan ke dalam berbagai versi, harus diterjemahkan secara sama di dalam suatu teks yang sama. Pemilihan terjemahan yang dipakai dapat dilakukan dengan pertama-tama membaca konteks kalimat atau teks hukum terkait. Konsistensi dalam menerjemahkan suatu kata perlu agar pembaca dapat memahami teks terjemahan dengan mudah dan dapat merujuk pada istilah tersebut dengan mudah juga," jelas dia.

Ketiga, membetulkan kesalahan tata bahasa. Proses untuk melakukan penerjemahan hukum pada umumnya membutuhkan dua tahap, yaitu tahap penerjemahan dan tahap pemeriksaan. Tahap yang pertama biasanya disebut sebagai draf terjemahan. Kemudian diperiksa dalam tahap yang kedua, yakni tahap pemeriksaan. Salah satu kesalahan yang sering ditemukan adalah kesalahan tata bahasa. Apabila tata bahasa yang dipergunakan dalam hasil terjemahan kurang baik, dokumen yang diterjemahkan dapat menimbulkan ambiguitas dan penafsiran yang berbeda.

"Keempat, melakukan riset yang mendalam. Menerjemahkan suatu dokumen hukum, baik dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia maupun sebaliknya membutuhkan riset yang mendalam karena adanya perbedaan dari segi kebiasaan dan hukum. Dari segi kebiasaan, misalnya dokumen anggaran dasar di Amerika Serikat disebut sebagai articles of association, tetapi anggaran dasar di Australia lebih dikenal dengan istilah constitution ketimbang articles of association," kata dia.