Pengamat Sarankan Ini Agar Pengelolaan Apartemen di DKI Tak Direcoki Kelompok Tertentu
Selasa, 09 Februari 2021 - 19:57 WIB
Yayat mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang turut meredakan bentrok di apartemen tersebut. Menurutnya, konflik yang terjadi kerap muncul lantaran aturan pengelolaan tidak disepakati atau disosialisasikan dengan baik.
Sebagai informasi, berbagai fasilitas apartemen yang memerlukan sentuhan profesional antara lain penyediaan air bersih, pemeliharaan lift, penyediaan dan pengelolaan fasilitas sosial dan umum. Bahkan, beberapa di antaranya adalah pemberdayaan komunitas penghuni.
Di luar itu, pengelola yang profesional memiliki prosedur operasional yang terstandarisasi. Termasuk saat terjadi situasi darurat seperti kebakaran, bencana alam, hingga wabah pandemi seperti saat ini.
Menurut Yayat, mekanisme pengelolaan apartemen yang ideal tidak boleh membuat salah satu pihak merasa dirugikan karena bisa membuat potensi konflik menjadi tinggi. Belum lagi jika ada beberapa kepentingan seperti ruang bersama yang tidak bisa dipakai sehingga pelayanan lain terganggu.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Dia menyebutkan kisruh yang kerap terjadi dipicu oleh masalah internal pengelolaannya itu sendiri sehingga pengembang dan penghuni perlu menyepakati sistem dan susunan pengelolaan yang dimediasi oleh pemerintah daerah. “Dapat disepakati dengan dimediasi oleh Pemprov DKI dan kepolisian,” katanya.
Sebagai informasi, berbagai fasilitas apartemen yang memerlukan sentuhan profesional antara lain penyediaan air bersih, pemeliharaan lift, penyediaan dan pengelolaan fasilitas sosial dan umum. Bahkan, beberapa di antaranya adalah pemberdayaan komunitas penghuni.
Di luar itu, pengelola yang profesional memiliki prosedur operasional yang terstandarisasi. Termasuk saat terjadi situasi darurat seperti kebakaran, bencana alam, hingga wabah pandemi seperti saat ini.
Menurut Yayat, mekanisme pengelolaan apartemen yang ideal tidak boleh membuat salah satu pihak merasa dirugikan karena bisa membuat potensi konflik menjadi tinggi. Belum lagi jika ada beberapa kepentingan seperti ruang bersama yang tidak bisa dipakai sehingga pelayanan lain terganggu.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Dia menyebutkan kisruh yang kerap terjadi dipicu oleh masalah internal pengelolaannya itu sendiri sehingga pengembang dan penghuni perlu menyepakati sistem dan susunan pengelolaan yang dimediasi oleh pemerintah daerah. “Dapat disepakati dengan dimediasi oleh Pemprov DKI dan kepolisian,” katanya.
Lihat Juga :