Pembangunan Bendungan Jenelata, Tim Appraisal Diharap Transparan
Selasa, 09 Februari 2021 - 16:29 WIB
"Tim penilai harus mengidentifikasi dengan jelas yang ada dalam lokasi, yang terpenting adalah keterbukaan kepada masyarakat," tekan Kr Kio panggilan akrab Wabup Gowa .
Sementara itu, PPK Pengadaan Tanah SNVT Pembangunan Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang , Muh Ikhsan Hatta mengatakan, ada sebanyak 500 bidang tanah yang akan dinilai oleh tim appraisal dan penilaian akan dimulai besok, Rabu (10/2/2021).
Baca juga: Dana Rp450,3 M Disiapkan untuk Pembebasan Lahan Bendungan Jenelata
"Insyaallah besok tim appraisal sudah akan turun melaksanakan kegiatan lapangan identifikasi di lapangan terkait dengan hasil ukur BPN sebanyak 500 bidang dengan luas kurang lebih 131 hektare," ujarnya.
Ikhsan menyebutkan, tahap penilaian appraisal ini akan menentukan nilai yang akan keluar dari hasil inventarisasi dan identifikasi tim appraisal di lapangan terkait dengan harga tanah.
Setelah ini tim appraisal nantinya akan mengeluarkan nilai pembebasan lahan. Proses selanjutnya akan dilakukan ekspose lagi dengan ketentuan P2P, dalam hal ini Ketua BPN Kabupaten Gowa . Setelah itu disetujui barulah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian dengan masyarakat.
Sementara itu, PPK Pengadaan Tanah SNVT Pembangunan Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang , Muh Ikhsan Hatta mengatakan, ada sebanyak 500 bidang tanah yang akan dinilai oleh tim appraisal dan penilaian akan dimulai besok, Rabu (10/2/2021).
Baca juga: Dana Rp450,3 M Disiapkan untuk Pembebasan Lahan Bendungan Jenelata
"Insyaallah besok tim appraisal sudah akan turun melaksanakan kegiatan lapangan identifikasi di lapangan terkait dengan hasil ukur BPN sebanyak 500 bidang dengan luas kurang lebih 131 hektare," ujarnya.
Ikhsan menyebutkan, tahap penilaian appraisal ini akan menentukan nilai yang akan keluar dari hasil inventarisasi dan identifikasi tim appraisal di lapangan terkait dengan harga tanah.
Setelah ini tim appraisal nantinya akan mengeluarkan nilai pembebasan lahan. Proses selanjutnya akan dilakukan ekspose lagi dengan ketentuan P2P, dalam hal ini Ketua BPN Kabupaten Gowa . Setelah itu disetujui barulah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian dengan masyarakat.
Lihat Juga :