Rapid Test Dibiayai Dinkes, Anggota DPRD Bandung Barat Siap Dipotong Gaji
Jum'at, 17 April 2020 - 18:22 WIB
Pelaksanaan rapid test anggota DPRD Bandung Barat pada Kamis (16/4/2020). Foto: SINDOnews/Adi Haryanto B
BANDUNG BARAT -
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat mengaku tidak tahu soal anggaran kegiatan rapid test yang akhirnya menuai kritik masyarakat. Sebagian wakil rakyat itu juga mengaku tidak hadir karena dianggap bukan agenda prioritas.
Anggota Fraksi Gerindra, Hanes Lise misalnya, mengaku tidak mengetahui bila rapid test untuk 50 anggota DPRD tersebut difasilitasi negara. Dia mendapatkan undangan dan memilih hadir karena ingin mengetahui kondisi kesehatannya. ”Saya tidak tahu itu dibiayai dari negara. Pas dapat undangan ya saya datang,” tuturnya, Jumat (17/4/2020).
Anggota DPRD dari Dapil Lembang, Parongpong, dan Cisarua ini mengaku siap mengganti biaya tes tersebut bila ternyata memang mengundang polemik dan kecemburuan masyarakat. ”Saya siap bayar kalau kemarin pakai uang pribadi juga. Ya biar nggak saling cemburu, dipotong gaji juga gampang, saya rela,” imbuhnya.
Sementara Dadan Supardan, anggota Fraksi Golkar mengaku tidak mengikuti agenda rapid test meskipun dapat undangan. Berdasarkan informasi yang didapatnya, ada 12 dari 50 anggota DPRD yang tidak hadir. Dia sendiri sudah berencana menjalani rapid test secara mandiri.
"Memang baiknya rapid test yang dibiayai negara diarahkan untuk masyarakat di wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah. Kasihan kalau mereka harus test mandiri di tengah kondisi seperti saat ini," ujarnya.
Seperti diketahui, para anggota DPRD Bandung Barat menjalani rapid test secara serempak di Kantor DPRD, Jalan Raya Tagog Padalarang, Kamis (16/4/2020). Biaya rapid test dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan. Hal ini memantik kritikan keras dari masyarakat yang menilai anggota DPRD tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang diwakilinya.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat mengaku tidak tahu soal anggaran kegiatan rapid test yang akhirnya menuai kritik masyarakat. Sebagian wakil rakyat itu juga mengaku tidak hadir karena dianggap bukan agenda prioritas.
Anggota Fraksi Gerindra, Hanes Lise misalnya, mengaku tidak mengetahui bila rapid test untuk 50 anggota DPRD tersebut difasilitasi negara. Dia mendapatkan undangan dan memilih hadir karena ingin mengetahui kondisi kesehatannya. ”Saya tidak tahu itu dibiayai dari negara. Pas dapat undangan ya saya datang,” tuturnya, Jumat (17/4/2020).
Anggota DPRD dari Dapil Lembang, Parongpong, dan Cisarua ini mengaku siap mengganti biaya tes tersebut bila ternyata memang mengundang polemik dan kecemburuan masyarakat. ”Saya siap bayar kalau kemarin pakai uang pribadi juga. Ya biar nggak saling cemburu, dipotong gaji juga gampang, saya rela,” imbuhnya.
Sementara Dadan Supardan, anggota Fraksi Golkar mengaku tidak mengikuti agenda rapid test meskipun dapat undangan. Berdasarkan informasi yang didapatnya, ada 12 dari 50 anggota DPRD yang tidak hadir. Dia sendiri sudah berencana menjalani rapid test secara mandiri.
"Memang baiknya rapid test yang dibiayai negara diarahkan untuk masyarakat di wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah. Kasihan kalau mereka harus test mandiri di tengah kondisi seperti saat ini," ujarnya.
Seperti diketahui, para anggota DPRD Bandung Barat menjalani rapid test secara serempak di Kantor DPRD, Jalan Raya Tagog Padalarang, Kamis (16/4/2020). Biaya rapid test dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan. Hal ini memantik kritikan keras dari masyarakat yang menilai anggota DPRD tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang diwakilinya.
(muh)
tulis komentar anda