PPKM Mikro, Bupati/Wali Kota di Jateng Harus Cermati Peta Zonasi
Senin, 08 Februari 2021 - 16:02 WIB
Ganjar Pranowo mendorong masing-masing Kabupaten/Kota memilah daerah mana yang masuk resiko tinggi atau sedang. Di tempat-tempat itu, wajib disiapkan tempat isolasi terpusat untuk penanganan kasus COVID-19. Selain itu, Ganjar juga meminta optimalisasi Puskesmas yang ada.
Nantinya, akan ada bantuan tracer atau surveilans dari Babinsa dan Babhinkamtibmas yang membantu proses tracing. "Peralatan nanti akan kami dukung, setidaknya ada rapid antigen di setiap Puskesmas. Untuk teknisnya, nanti pak Sekda akan membahas lebih detail dengan seluruh Kabupaten/Kota," jelasnya.
Ganjar menegaskan bahwa PPKM mikro akan diterapkan di seluruh Jawa Tengah dengan melihat zonasi yang ada. Dari peta zonasi yang sudah ada sampai Desa/Kelurahan, maka lanjut ganjar program itu bisa dilaksanakan dengan optimal. Baca juga: Ini 11 Titik Check Point Pemberlakuan Ganjil Genap di Kota Bogor
"Kemarin rapat dengan Kementerian Desa sudah diarahkan sampai tingkat teknis, bahwa desa bisa menggunakan dana desa maksimal 8 persen untuk pelaksanaan PPKM mikro itu. Nanti juga ada bantuan peralatan dan dukungan lainnya," tegasnya.
Khusus untuk Jateng, pelaksanaan PPKM mikro lanjut Ganjar akan didukung dengan gerakan Jogo Tonggo yang sudah berjalan. Menurutnya, gerakan itu sudah berjalan bagus dan bisa dioptimalkan untuk mendukung program ini. "Ada beberapa desa yang punya pengalaman unik tapi berhasil. Kami harap itu bisa ditiru dan dilaksanakan di daerah lainnya," tandasnya.
Nantinya, akan ada bantuan tracer atau surveilans dari Babinsa dan Babhinkamtibmas yang membantu proses tracing. "Peralatan nanti akan kami dukung, setidaknya ada rapid antigen di setiap Puskesmas. Untuk teknisnya, nanti pak Sekda akan membahas lebih detail dengan seluruh Kabupaten/Kota," jelasnya.
Ganjar menegaskan bahwa PPKM mikro akan diterapkan di seluruh Jawa Tengah dengan melihat zonasi yang ada. Dari peta zonasi yang sudah ada sampai Desa/Kelurahan, maka lanjut ganjar program itu bisa dilaksanakan dengan optimal. Baca juga: Ini 11 Titik Check Point Pemberlakuan Ganjil Genap di Kota Bogor
"Kemarin rapat dengan Kementerian Desa sudah diarahkan sampai tingkat teknis, bahwa desa bisa menggunakan dana desa maksimal 8 persen untuk pelaksanaan PPKM mikro itu. Nanti juga ada bantuan peralatan dan dukungan lainnya," tegasnya.
Khusus untuk Jateng, pelaksanaan PPKM mikro lanjut Ganjar akan didukung dengan gerakan Jogo Tonggo yang sudah berjalan. Menurutnya, gerakan itu sudah berjalan bagus dan bisa dioptimalkan untuk mendukung program ini. "Ada beberapa desa yang punya pengalaman unik tapi berhasil. Kami harap itu bisa ditiru dan dilaksanakan di daerah lainnya," tandasnya.
(don)
Lihat Juga :