Pernyataan Bupati Jayawijaya Dinilai Lecehkan Pengusaha Asli Papua, Gapensi Minta Klarifikasi

Fred juga mencontohkan, kalau pekerjaannya itu nilainya Rp 100 milyar berarti pengusaha Papua itu bekerja Rp 99 milyar, sedangka Rp 1 milyar itu dikelola oleh penusaha non Papua, data besok akan dilihat, karena kalau 99 persen tidak mungkin karena itu bisa dilihat di proses pelelangan kalau perusahaan yang dimiliki pengusaha Non Asli papua mengerjakan proyek lebih dari satu.



“Klarifikasi ini agar masyarakat tahu apakah betul anak asli Papua terlibat dalam proyek APBD Kabupaten Jayawijaya atau tidak, sebab APBD Jayawijaya itu untuk masyarakat asli Papua atau masyarakat yang bermukim di Jayawijaya,”bebernya.

Dia kembali menegaskan jika, kalau hanya perusahaan yang dipake dari luar untuk mengerjakan APBD Kabupaten Jayawijaya maka ia akan memerintahkan anggotanya untuk tahun 2021 kalau bukan orang asli Papua atau orang yang di Jayawijaya kerja akan dipalang semua, karena dengan pernyataan 99% pekerjaan APBD dikerjakan pengusaha asli Papua menjadi pukulan berat bagi pengusaha asli Papua.



“Kenyataan di lapangan pengusaha asli Papua yang meminta pekerjaan saja harus melakukan palang -palang, setelah dipalang baru dikasi pekerjaan , itu pun sub kontrak yang nilainya Rp 200 juta dikerjakan oleh 4 orang atau 3 orang pengusaha asli Papua ini terjadi di atas tanah kita sendiri,”kesalnya.

Dia menegaskan, setelah pernyataan Bupati seperti itu pengusaha asli maupun yang pengusaha yang bermukim di Jayawijaya berfikir bahwa Gapensi kerja sama dengan Pemda Jayawijaya karena pekerjaannya tidak dilelang dan hanya dikontrakan secara diam –diam.

“Sehingga mereka berpikir ada permainan antara Gapensi dan pemerintah daerah sehingga kami merasa perlu membuka ini,” tandasnya.