Pernyataan Bupati Jayawijaya Dinilai Lecehkan Pengusaha Asli Papua, Gapensi Minta Klarifikasi
Senin, 01 Februari 2021 - 02:30 WIB
loading...
Ketua Gapensi Jayawijaya Fred Huby saat melakukan jumpa pers di Hotel Grand Baliem Minggu, (31/1/2021). Foto: iNewsTV/Risky Agung
A
A
A
WAMENA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi ) Cabang Jayawijaya berencana untuk mengklarifikasi pernyataan Bupati Jayawijaya, John Richard Banua dalam sambutannya pada acara Konfrensi Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) I Jayawijaya, Jumat lalu yang menyatakan 99% pengusaha asli yang mengerjakan pekerjaan fisik.
Ketua Gapensi Jayawijaya Fred Huby mengatakan, pihaknya ingin mengklarifikasi pernyataan dari Bupati Jayawijaya pada saat pelaksanaan Konferda KAPP di Hotel baliem Pilamo kemarin, dimana Beliau sampaikan jika 99% pekerjaan proyek APBD Kabupaten Jayawijaya dikelola oleh pengusaha asli Papua.
Baca juga: Dituduh Mata-Mata, 1 Warga Sipil di Intan Jaya Papua Tewas Ditembak KKB
Pernyataan itu katanya, dinilai sangat melukai hati Pengusaha Papua. Bahkan banyak teman dari Gapensi yang adalah pengusaha asli Papua mengomunikasikan jika mereka tak pernah terlibat proyek APBD yang disampaikan Bupati. “Untuk itu saya di sini klarifikasi jika besok Senin, kami jajaran Gapensi Jayawijaya akan melakukan klarifikasi data yang disampaikan ke ULP Jayawijaya,” ungkapnya saat melakukan jumpa pers di hotel Grand Baliem Minggu, 31/1/2021).
Fred juga menyebutkan dalam klarifikasi itu, pihaknya akan melakukan krocek dari tahun 2019 sampai tahun 2020 berapa banyak pengusaha asli atau anak baliem yang pernah mengerjakan pekerjaan itu, dia juga menyadari peraturan presiden nomor 17 tahun 2012 mengatakan pekerjaan proyek sampai dengan Rp 1 Miliar itu proses lelangnya itu dikerjakan oleh perusahaan orang asli Papua.
“Jangan sampai Pak Bupati melihat dari satu sisi perusahaan yang dipakai untuk mengikuti pelelangan adalah perusahaan anak asli Papua, namun sebenarnya di belakangnya itu yang memiliki pekerjaan itu bukan orang asli Papua,” ungkapnya.
Baca juga: 15 Ribuan Porang Ditanam Perdana Petani Nimbokrang
Usai melakukan klarifikasi dengan ULP, Kata Ketua Gapensi, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada kontraktornya atau pemilik perusahaan yang dipakai apakah benar mereka yang bekerja atau perusahaan mereka hanya dipakai ini akan diklarifikasi dan memberikan keterangan kepada pers.
“Jika ini melakukan pencemaran nama baik kami sebagai pengusaha asli Papua, maka kami akan melakukan proses lanjut, kami juga perlu sampaikan apakah 99% ini nilai dari anggaran infrastruktur untuk dikasi ke pengusaha Papua atau paket proyeknya 99%,”tegasnya.
Fred juga mencontohkan, kalau pekerjaannya itu nilainya Rp 100 milyar berarti pengusaha Papua itu bekerja Rp 99 milyar, sedangka Rp 1 milyar itu dikelola oleh penusaha non Papua, data besok akan dilihat, karena kalau 99 persen tidak mungkin karena itu bisa dilihat di proses pelelangan kalau perusahaan yang dimiliki pengusaha Non Asli papua mengerjakan proyek lebih dari satu.
Baca juga: LPSK: Pelaku Ujaran Rasisme Tidak Boleh Dikasih Ruang di Republik Ini
“Klarifikasi ini agar masyarakat tahu apakah betul anak asli Papua terlibat dalam proyek APBD Kabupaten Jayawijaya atau tidak, sebab APBD Jayawijaya itu untuk masyarakat asli Papua atau masyarakat yang bermukim di Jayawijaya,”bebernya.
Dia kembali menegaskan jika, kalau hanya perusahaan yang dipake dari luar untuk mengerjakan APBD Kabupaten Jayawijaya maka ia akan memerintahkan anggotanya untuk tahun 2021 kalau bukan orang asli Papua atau orang yang di Jayawijaya kerja akan dipalang semua, karena dengan pernyataan 99% pekerjaan APBD dikerjakan pengusaha asli Papua menjadi pukulan berat bagi pengusaha asli Papua.
Baca juga: Ambroncius Nababan Tersangka Rasisme, Ini Harapan Akademisi Uncen Papua
“Kenyataan di lapangan pengusaha asli Papua yang meminta pekerjaan saja harus melakukan palang -palang, setelah dipalang baru dikasi pekerjaan , itu pun sub kontrak yang nilainya Rp 200 juta dikerjakan oleh 4 orang atau 3 orang pengusaha asli Papua ini terjadi di atas tanah kita sendiri,”kesalnya.
Dia menegaskan, setelah pernyataan Bupati seperti itu pengusaha asli maupun yang pengusaha yang bermukim di Jayawijaya berfikir bahwa Gapensi kerja sama dengan Pemda Jayawijaya karena pekerjaannya tidak dilelang dan hanya dikontrakan secara diam –diam.
“Sehingga mereka berpikir ada permainan antara Gapensi dan pemerintah daerah sehingga kami merasa perlu membuka ini,” tandasnya.
Ketua Gapensi Jayawijaya Fred Huby mengatakan, pihaknya ingin mengklarifikasi pernyataan dari Bupati Jayawijaya pada saat pelaksanaan Konferda KAPP di Hotel baliem Pilamo kemarin, dimana Beliau sampaikan jika 99% pekerjaan proyek APBD Kabupaten Jayawijaya dikelola oleh pengusaha asli Papua.
Baca juga: Dituduh Mata-Mata, 1 Warga Sipil di Intan Jaya Papua Tewas Ditembak KKB
Pernyataan itu katanya, dinilai sangat melukai hati Pengusaha Papua. Bahkan banyak teman dari Gapensi yang adalah pengusaha asli Papua mengomunikasikan jika mereka tak pernah terlibat proyek APBD yang disampaikan Bupati. “Untuk itu saya di sini klarifikasi jika besok Senin, kami jajaran Gapensi Jayawijaya akan melakukan klarifikasi data yang disampaikan ke ULP Jayawijaya,” ungkapnya saat melakukan jumpa pers di hotel Grand Baliem Minggu, 31/1/2021).
Fred juga menyebutkan dalam klarifikasi itu, pihaknya akan melakukan krocek dari tahun 2019 sampai tahun 2020 berapa banyak pengusaha asli atau anak baliem yang pernah mengerjakan pekerjaan itu, dia juga menyadari peraturan presiden nomor 17 tahun 2012 mengatakan pekerjaan proyek sampai dengan Rp 1 Miliar itu proses lelangnya itu dikerjakan oleh perusahaan orang asli Papua.
“Jangan sampai Pak Bupati melihat dari satu sisi perusahaan yang dipakai untuk mengikuti pelelangan adalah perusahaan anak asli Papua, namun sebenarnya di belakangnya itu yang memiliki pekerjaan itu bukan orang asli Papua,” ungkapnya.
Baca juga: 15 Ribuan Porang Ditanam Perdana Petani Nimbokrang
Usai melakukan klarifikasi dengan ULP, Kata Ketua Gapensi, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada kontraktornya atau pemilik perusahaan yang dipakai apakah benar mereka yang bekerja atau perusahaan mereka hanya dipakai ini akan diklarifikasi dan memberikan keterangan kepada pers.
“Jika ini melakukan pencemaran nama baik kami sebagai pengusaha asli Papua, maka kami akan melakukan proses lanjut, kami juga perlu sampaikan apakah 99% ini nilai dari anggaran infrastruktur untuk dikasi ke pengusaha Papua atau paket proyeknya 99%,”tegasnya.
Fred juga mencontohkan, kalau pekerjaannya itu nilainya Rp 100 milyar berarti pengusaha Papua itu bekerja Rp 99 milyar, sedangka Rp 1 milyar itu dikelola oleh penusaha non Papua, data besok akan dilihat, karena kalau 99 persen tidak mungkin karena itu bisa dilihat di proses pelelangan kalau perusahaan yang dimiliki pengusaha Non Asli papua mengerjakan proyek lebih dari satu.
Baca juga: LPSK: Pelaku Ujaran Rasisme Tidak Boleh Dikasih Ruang di Republik Ini
“Klarifikasi ini agar masyarakat tahu apakah betul anak asli Papua terlibat dalam proyek APBD Kabupaten Jayawijaya atau tidak, sebab APBD Jayawijaya itu untuk masyarakat asli Papua atau masyarakat yang bermukim di Jayawijaya,”bebernya.
Dia kembali menegaskan jika, kalau hanya perusahaan yang dipake dari luar untuk mengerjakan APBD Kabupaten Jayawijaya maka ia akan memerintahkan anggotanya untuk tahun 2021 kalau bukan orang asli Papua atau orang yang di Jayawijaya kerja akan dipalang semua, karena dengan pernyataan 99% pekerjaan APBD dikerjakan pengusaha asli Papua menjadi pukulan berat bagi pengusaha asli Papua.
Baca juga: Ambroncius Nababan Tersangka Rasisme, Ini Harapan Akademisi Uncen Papua
“Kenyataan di lapangan pengusaha asli Papua yang meminta pekerjaan saja harus melakukan palang -palang, setelah dipalang baru dikasi pekerjaan , itu pun sub kontrak yang nilainya Rp 200 juta dikerjakan oleh 4 orang atau 3 orang pengusaha asli Papua ini terjadi di atas tanah kita sendiri,”kesalnya.
Dia menegaskan, setelah pernyataan Bupati seperti itu pengusaha asli maupun yang pengusaha yang bermukim di Jayawijaya berfikir bahwa Gapensi kerja sama dengan Pemda Jayawijaya karena pekerjaannya tidak dilelang dan hanya dikontrakan secara diam –diam.
“Sehingga mereka berpikir ada permainan antara Gapensi dan pemerintah daerah sehingga kami merasa perlu membuka ini,” tandasnya.
(nic)
Lihat Juga :
