Masih Lawan COVID-19, Bupati Malah Kosongkan Jabatan Kadinkes
Minggu, 31 Januari 2021 - 04:43 WIB
Proses mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemda KBB oleh Bupati Aa Umbara Sutisna secara virtual, Jumat (29/1/2021). Salah satunya mengosongkan Kadinkes karena pejabatnya digeser menjadi staf ahli. Foto/Dok.SINDOnews
BANDUNG BARAT - Bupati Bandung Barat , Aa Umbara Sutisna melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran usai sembuh dari COVID-19. Total tercatat ada 500 pejabat baik jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional yang mengalami pergeseran.
Namun ada yang menarik mengingat bupati justru memilih mengosongkan jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes). Pasalnya Kadinkes Hernawan Widjajanto digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Padahal saat ini pandemi COVID-19 masih berkecamuk dan kasus di KBB cukup tinggi.
Selain Hernawan ada dua pejabat lain yang masuk jajaran staf ahli. Yaitu Apung Hadiat Purwoko yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Rini Santika yang jabatan sebelumnya Kepala Satpol PP. Jabatan Kepala Satpol PP langsung diisi Asep Sehabudin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup oleh Anugrah.
"Ini aneh dan sangat di luar nalar. Mengosongkan jabatan kepala dinas kesehatan padahal kasus COVID-19 di KBB masih tinggi dan vaksinasi COVID-19 sedang berjalan," terang anggota DPRD KBB Dadan Supardan, Sabtu (30/1/2021).
Menurutnya, peran Kadis Kesehatan begitu urgen dalam kondisi saat ini. Di lapangan, masyarakat yang terpapar COVID-19 masih terus meningkat secara kuantitas. Berbagai kebijakan penting dan cepat harus dilakukan oleh kepala dinas definitif dan akan berbeda bobotnya ketika dilakukan oleh seorang Plt kepala dinas.
Lebih lanjut, kata Dadan, fungsi pengendalian juga koordinasi dalam sektor pengendalian dan penanganan penyebaran COVID-19 ini harus betul, terencanakan secara tepat, dan sempurna. "Saya pikir untuk kondisi sekarang (COVID-19) lebih prioritas Kepala Dinas Kesehatan daripada harus mengisi orang ke jabatan staf ahli," tegas politisi Partai Golkar ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB Asep Ilyas menjelaskan, kekosongan pejabat eselon 2 itu lantaran ada pejabat yang meninggal dunia serta ada dua OPD yang baru dibentuk. Yaitu Disnakertrans, Dinkes, Damkar, Bapenda, dan Kesbangpol.
"Nantinya akan dilaksanakan lelang jabatan (open bidding) bagi lima jabatan tinggi pratama tersebut. Untuk sementara akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) melalui Surat Perintah (SP) yang dikeluarkan oleh Sekda," jelasnya.
Namun ada yang menarik mengingat bupati justru memilih mengosongkan jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes). Pasalnya Kadinkes Hernawan Widjajanto digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Padahal saat ini pandemi COVID-19 masih berkecamuk dan kasus di KBB cukup tinggi.
Selain Hernawan ada dua pejabat lain yang masuk jajaran staf ahli. Yaitu Apung Hadiat Purwoko yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Rini Santika yang jabatan sebelumnya Kepala Satpol PP. Jabatan Kepala Satpol PP langsung diisi Asep Sehabudin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup oleh Anugrah.
"Ini aneh dan sangat di luar nalar. Mengosongkan jabatan kepala dinas kesehatan padahal kasus COVID-19 di KBB masih tinggi dan vaksinasi COVID-19 sedang berjalan," terang anggota DPRD KBB Dadan Supardan, Sabtu (30/1/2021).
Menurutnya, peran Kadis Kesehatan begitu urgen dalam kondisi saat ini. Di lapangan, masyarakat yang terpapar COVID-19 masih terus meningkat secara kuantitas. Berbagai kebijakan penting dan cepat harus dilakukan oleh kepala dinas definitif dan akan berbeda bobotnya ketika dilakukan oleh seorang Plt kepala dinas.
Lebih lanjut, kata Dadan, fungsi pengendalian juga koordinasi dalam sektor pengendalian dan penanganan penyebaran COVID-19 ini harus betul, terencanakan secara tepat, dan sempurna. "Saya pikir untuk kondisi sekarang (COVID-19) lebih prioritas Kepala Dinas Kesehatan daripada harus mengisi orang ke jabatan staf ahli," tegas politisi Partai Golkar ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB Asep Ilyas menjelaskan, kekosongan pejabat eselon 2 itu lantaran ada pejabat yang meninggal dunia serta ada dua OPD yang baru dibentuk. Yaitu Disnakertrans, Dinkes, Damkar, Bapenda, dan Kesbangpol.
"Nantinya akan dilaksanakan lelang jabatan (open bidding) bagi lima jabatan tinggi pratama tersebut. Untuk sementara akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) melalui Surat Perintah (SP) yang dikeluarkan oleh Sekda," jelasnya.
(don)
tulis komentar anda