Mudik Lebaran Hanya untuk Wilayah PSBB
Sabtu, 16 Mei 2020 - 12:17 WIB
SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran hanya di wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Nyono mengatakan, khusus untuk mudik lokal di daerah PSBB seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.
"Kalau satu daerah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) tidak ada masalah. Tapi kalau keluar dari wilayah PSBB tidak boleh, seperti warga dari Surabaya atau Gresik mudik ke Jombang atau ke Banyuwangi tidak boleh," kata Nyono, Sabtu (16/5/2020).
Disisi lain, pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Ini untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dari Jakarta ke Jatim. "Kami juga memberi masukan ke Dirjen Kemenhub agar arus mudik dikendalikan hingga 31 Mei," imbuh Nyono.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya mudik.
Orang nomor satu di Jatim itu sudah meneken surat edaran (SE) terkait kebijakan larangan tersebut. "Nanti akan dilakukan pengawasan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jawa timur," kata Khofifah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Nyono mengatakan, khusus untuk mudik lokal di daerah PSBB seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.
"Kalau satu daerah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) tidak ada masalah. Tapi kalau keluar dari wilayah PSBB tidak boleh, seperti warga dari Surabaya atau Gresik mudik ke Jombang atau ke Banyuwangi tidak boleh," kata Nyono, Sabtu (16/5/2020).
Disisi lain, pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Ini untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dari Jakarta ke Jatim. "Kami juga memberi masukan ke Dirjen Kemenhub agar arus mudik dikendalikan hingga 31 Mei," imbuh Nyono.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya mudik.
Orang nomor satu di Jatim itu sudah meneken surat edaran (SE) terkait kebijakan larangan tersebut. "Nanti akan dilakukan pengawasan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jawa timur," kata Khofifah.
(msd)
tulis komentar anda