Ratusan Outsourcing Diputus, Pimpinan DPRD Kota Blitar Kelabakan Nyetir Mobdin Sendiri

Rabu, 06 Januari 2021 - 18:50 WIB
Selain di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), para tenaga outsourcing juga bekerja di lingkungan sekertariat DPRD Kota Blitar. Beberapa diantaranya sebagai sopir pimpinan dewan. "Juga di bagian kebersihan dan tenaga keamanan," kata Syahrul yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Keberadaan tenaga outsourcing diakui cukup banyak membantu. Terutama dalam menjalankan tugas sehari hari di sejumlah OPD. Termasuk juga di lingkungan sekertariat DPRD. Syahrul mengatakan, persoalan pemutusan kerja ratusan outsourcing tidak bisa didiamkan. Bahkan dimungkinkan legislatif membentuk pansus untuk mengusut polemik ini.

"Tapi saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara Komisi (DPRD) dengan OPD terkait. Selanjutnya langkah apa yang akan diambil," terang Sahrul Alim. Aktivis anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Trijanto mendesak DPRD Kota Blitar segera mengambil langkah pembentukan pansus outsourcing.

(Baca juga: Kisah Mantan Preman Probolinggo, Sukses Jadi Peternak Lebah Beromzet Puluhan Juta )

Pansus akan mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan pemutusan kerja sepihak ratusan tenaga outsourcing tersebut, Trijanto juga menilai Pemkot telah menambah angka pengangguran di Kota Blitar. "Perlu dibentuk pansus," ujar Trijanto yang lembaganya merupakan jaringan ICW di Jawa Timur.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!