BPJS Dinaikkan Lagi, Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA
Rabu, 13 Mei 2020 - 16:41 WIB
Feri juga menjelaskan, putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden. Hal itu tertuang dalam Undang-undang tentang MA dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
“Pasal 31 UU MA menyatakan peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, dia tidak dapat digunakan lagi, termasuk tidak boleh dibuat lagi,” katanya.
Menurut dia, Presiden Jokowi harus taat terhadap putusan MA dan tidak mengeluarkan aturan baru tersebut. Siapa pun yang membuat peraturan baru yang melawan putusan MA, dapat disebut menentang putusan pengadilan dan mengabaikan hukum atau disobedience of law.
“Pasal 31 UU MA menyatakan peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, dia tidak dapat digunakan lagi, termasuk tidak boleh dibuat lagi,” katanya.
Menurut dia, Presiden Jokowi harus taat terhadap putusan MA dan tidak mengeluarkan aturan baru tersebut. Siapa pun yang membuat peraturan baru yang melawan putusan MA, dapat disebut menentang putusan pengadilan dan mengabaikan hukum atau disobedience of law.
(nfl)
Lihat Juga :