Dinamika Sosial Politik di Papua, Yan Mandenas: Pemerintah Jangan Sikapi Berlebihan
Jum'at, 04 Desember 2020 - 23:20 WIB
Anggota Komisi I DPR, Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah pusat tidak berlebihan dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang terjadi akhir-akhir ini di Papua. Foto/Ist
JAKARTA - Pemerintah Pusat diminta untuk tidak berlebihan dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang terjadi akhir-akhir ini di Papua. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini belum tuntas.
"Sikap pemerintah tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua , mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” kata Yan Mendenas yang merupakan anggota Komisi I DPR ini, Jumat (4/12/2020).
(Baca juga: Sebut Papua-Papua Barat di Bawah Kendali RI, KSP: Benny Wenda Melawan Hukum)
Menurut politikus Partai Gerindra ini, dalam menangani berbagai persoalan di Papua bukan sekadar dengan implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua. Namun yang terlebih penting adalah bagaimana tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua.
(Baca juga: Pemerintahan ULMWP di Bumi Papua Upaya Makar)
Dia mencontohkan perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu yang dinilai sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua. Khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok Tanah Air.
"Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua, tanpa harus menutupi dosa Pemerintah terhadap perilaku oknum-oknum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukkan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua," tuturnya.
Menurutnya, jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respons panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas. Misalnya persoalan Daerah Operasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik.
Dia sangat menyayangkan langkah cipta kondisi yang terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua. Ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, berakibat pada respons masyarakat Papua yang seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri.
"Sikap pemerintah tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua , mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” kata Yan Mendenas yang merupakan anggota Komisi I DPR ini, Jumat (4/12/2020).
(Baca juga: Sebut Papua-Papua Barat di Bawah Kendali RI, KSP: Benny Wenda Melawan Hukum)
Menurut politikus Partai Gerindra ini, dalam menangani berbagai persoalan di Papua bukan sekadar dengan implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua. Namun yang terlebih penting adalah bagaimana tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua.
(Baca juga: Pemerintahan ULMWP di Bumi Papua Upaya Makar)
Dia mencontohkan perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu yang dinilai sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua. Khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok Tanah Air.
"Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua, tanpa harus menutupi dosa Pemerintah terhadap perilaku oknum-oknum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukkan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua," tuturnya.
Menurutnya, jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respons panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas. Misalnya persoalan Daerah Operasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik.
Dia sangat menyayangkan langkah cipta kondisi yang terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua. Ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, berakibat pada respons masyarakat Papua yang seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri.
tulis komentar anda