Bupati Majalengka Karna Sobahi Bersama 9 Kepala Daerah Dukung Soal TPB
Rabu, 25 November 2020 - 15:03 WIB
Selain pemerintah daerah, program itu juga 30 organisasi masyarakat sipil di 10 daerah sasaran, 30 Pemerintah Desa, dan 90 pendamping masyarakat di 30 desa. Program berlangsung selama 3 tahun, dari 2020-2023 mendatang.
Direktur Senior B_Trust Siswanda Harso Sumarto mengatakan, SDGs telah disepakati oleh berbagai pimpinan negara di dunia termasuk Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pelestarian lingkungan.
SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 mendatang.
“Pencapaian SDGs hanya dapat dilakukan bila dilokalkan di tingkat daerah. Mengingat pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs, program ini ditujukan untuk mendampingi daerah sasaran dalam menyusun peta jalan atau pedoman dalam melokalkan nilai-nilai SDGs dan mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Selain itu, jelas dia, program itu juga bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), penggerak masyarakat di desa, dan pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam proses pembangunan di daerahnya.
Direktur Senior B_Trust Siswanda Harso Sumarto mengatakan, SDGs telah disepakati oleh berbagai pimpinan negara di dunia termasuk Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pelestarian lingkungan.
SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 mendatang.
“Pencapaian SDGs hanya dapat dilakukan bila dilokalkan di tingkat daerah. Mengingat pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs, program ini ditujukan untuk mendampingi daerah sasaran dalam menyusun peta jalan atau pedoman dalam melokalkan nilai-nilai SDGs dan mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Selain itu, jelas dia, program itu juga bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), penggerak masyarakat di desa, dan pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam proses pembangunan di daerahnya.
Lihat Juga :