LPMI Desak Pemerintah Bubarkan FPI karena Dinilai Ancaman Negara

Abdillah mengatakan, secara ideologis maupun praktik, FPI memang menjadi ancaman negara. Sejak kelahirannya pada 1988, FPI terus menerus menggoreng isu populisme kanan, identitas, dan khilafah sebagai bagian utama perjuangan mereka. Berbeda dengan ormas Islam moderat lain, FPI justru antidemokrasi dan cenderung memusuhi pemerintah. Setidaknya hal tersebut tergambar jelas dalam AD/ART FPI yang hingga kini menjadi sengkarut yang tak kunjung selesai.

"Perpanjangan izin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI hingga kini belum juga jelas arahnya. Bangunan AD/ART FPI banyak disoal karena secara konkret setuju dan berjuang ke arah cita-cita khilafah," ungkapnya. (Baca juga: Tak Terdaftar di Kemendagri, FPI Sebut Tak Pernah Memanfaatkan SKT)

Menurut Abdillah, dalam pasal 6 AD/ART FPI, secara jelas disebutkan 'penerapan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah Islamiah'. NKRI Bersyariah kemudian menjadi jargon yang terus digemborkan HRS dan ormasnya hingga kini.

Selain itu, dalam AD/ART FPI juga disebutkan soal pengamalan jihad. Dikatakan Abdillah, tafsir jihad ini memang menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiaran publik di tengah menguatnya isu right swing populism dan terorisme.

"Keberagaman dan toleransi di Indonesia yang memang sejak awal menjadi identitas inklusif Republik Indonesia akan sangat terancam. Apalagi, praktik terorisme dan paham-paham keagamaan yang eksklusif terus menjadi momok menakutkan di Indonesia," katanya.