Pilkada Serentak 2020 di Sulsel Dinilai Rentan Money Politic
Senin, 16 November 2020 - 22:01 WIB
Anggota Komite I DPD RI Lily Amelia Salurapas saat melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulsel, KPU dan Bawaslu Sulsel. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Sulsel, dinilai rentan terhadap praktik money politic di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komite I DPD RI Lily Amelia Salurapa saat diterima Gubernur Sulsel yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sulsel Hasan Basri Ambarala di Kantor Gubernur, Senin, (16/11/2020). Ia mengatakan, Pilkada pada 12 kabupaten/kota di Sulsel rentan dengan money politic .
Baca Juga: Kasus COVID-19 Naik di 11 Daerah Pilkada Sulsel
Menurut Lily yang saat ini membidangi Pilkada dan Otonomi Daerah mengatakan, budaya money politic di tengah masyarakat daerah ini masih belum bisa dihilangkan di mana masih ada masyarakat yang menerima upaya curang.
"Sosialisasi terkait money politic saya rasa masih kurang cukup. Butuh ada tindakan nyata dengan memberi efek jera terhadap oknum pemberi dan penerima politik uang itu," kata Lily Amelia.
Dirinya menjelaskan, pada Pilkada 2018 lalu saja, Sulsel masuk dalam lima provinsi perkara terbanyak pelanggaran pilkadanya dengan prosentase 9,3 persen dari 12 perkara dan urutan pertama Papua 32,6 persen dengan 42 perkara menyusul Sumatera Utara, Sumatera Selatan 26 perkara dan Jawa Barat 23 perkara.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komite I DPD RI Lily Amelia Salurapa saat diterima Gubernur Sulsel yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sulsel Hasan Basri Ambarala di Kantor Gubernur, Senin, (16/11/2020). Ia mengatakan, Pilkada pada 12 kabupaten/kota di Sulsel rentan dengan money politic .
Baca Juga: Kasus COVID-19 Naik di 11 Daerah Pilkada Sulsel
Menurut Lily yang saat ini membidangi Pilkada dan Otonomi Daerah mengatakan, budaya money politic di tengah masyarakat daerah ini masih belum bisa dihilangkan di mana masih ada masyarakat yang menerima upaya curang.
"Sosialisasi terkait money politic saya rasa masih kurang cukup. Butuh ada tindakan nyata dengan memberi efek jera terhadap oknum pemberi dan penerima politik uang itu," kata Lily Amelia.
Dirinya menjelaskan, pada Pilkada 2018 lalu saja, Sulsel masuk dalam lima provinsi perkara terbanyak pelanggaran pilkadanya dengan prosentase 9,3 persen dari 12 perkara dan urutan pertama Papua 32,6 persen dengan 42 perkara menyusul Sumatera Utara, Sumatera Selatan 26 perkara dan Jawa Barat 23 perkara.
Lihat Juga :