Dinas PUPR Buka Akses Jalan untuk Atasi Keterisolasian, DPRD Kobar Apresiasi Pemdes Rangda
Kamis, 12 November 2020 - 08:37 WIB
"Gebrakan yang dilakukan Desa Rangda dengan membuka akses menuju km 20, jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama yang bisa ditempuh hanya 13 km. Sebab selama ini warga Desa Rangda, untuk menuju kota harus melewati kebun sawit milik CBI yang tembus ke Desa Runtu, ini memakan waktu yang cukup lama.”
Ke depannya lanjut Bambang, pemerintah daerah tinggal merubah status kawasan yang digunakan pembukaan akses infrastruktur jalan Desa Rangda tersebut. Sebab akses jalan yang baru menggunakan kawasan hutan produksi, sehingga perlu dirubah menjadi kawasan hutan APL.
"Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas PUPR Kobar, dengan berbagai terobosan melakukan inovasi dalam meningkatkan infrastruktur jalan. Sebab dengan pembukaan wilayah yang terisolasi seperti Desa Rangda melalui program konsorsium, maka kedepannya Desa Rangda akan lebih maju pembangunannya.”
Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Kobar Juni Gultom mengatakan, pembangunan jalan baru di Desa Rangda merupakan replikasi konsorsium di tingkat desa secara mandiri.
"Tentunya semua pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab pemda, tapi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten, kecamatan dan desa,” pungkasnya.
Ke depannya lanjut Bambang, pemerintah daerah tinggal merubah status kawasan yang digunakan pembukaan akses infrastruktur jalan Desa Rangda tersebut. Sebab akses jalan yang baru menggunakan kawasan hutan produksi, sehingga perlu dirubah menjadi kawasan hutan APL.
"Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas PUPR Kobar, dengan berbagai terobosan melakukan inovasi dalam meningkatkan infrastruktur jalan. Sebab dengan pembukaan wilayah yang terisolasi seperti Desa Rangda melalui program konsorsium, maka kedepannya Desa Rangda akan lebih maju pembangunannya.”
Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Kobar Juni Gultom mengatakan, pembangunan jalan baru di Desa Rangda merupakan replikasi konsorsium di tingkat desa secara mandiri.
"Tentunya semua pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab pemda, tapi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten, kecamatan dan desa,” pungkasnya.
(zil)
Lihat Juga :