Kebijakan Pusat Tangani Corona Dinilai Repotkan Pemerintah Daerah

BANDUNG - Pemerintah pusat dinilai tidak konsisten dalam penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19 karena kebijakannya yang sering berubah-ubah. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Teddy Setiadi menyoroti kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait pembukaan kembali operasioral angkutan umum.

"Kebijakan pemerintah berubah-ubah dan membingungkan pemerintah daerah dan rakyat," tegas Teddy, Sabtu (9/5/2020). Legislator dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi itu mengatakan, kebijakan yang sudah diberlakukan mulai Kamis, 7 Mei 2020 lalu itu sangat berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19.

Teddy juga menilai, keputusan pemerintah yang kembali membuka moda transportasi umum membuat aparat di daerah semakin kerepotan. Bahkan, kata dia, kebijakan tersebut berpotensi mengacaukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini. (Baca juga; Menhub Izinkan Angkutan Umum Beroperasi, Dishub Kota Tasikmalaya: Bagaimana Ini? )

Teddy menekankan, saat ini, pemerintah harus fokus pada penyelamatan jiwa manusia. Karenanya, kebijakan yang dikeluarkan harus konsisten dan ditegakkan secara konsekuen pula. (Baca juga; Ade Yasin Geram dengan Keputusan Kemenhub, Mengacaukan PSBB dan Merepotkan Daerah )

Terlebih, masyarakat mulai menyadari pentingnya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan diam di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan menjaga jarak (physical distancing), bahkan menahan diri untuk tidak mudik. "Kesadaran ini harus diapresiasi dengan memperlihatkan kebijakan yang konsisten, berpihak pada keselamatan jiwa masyarakat," tandasnya.