DPRD Wajo Minta Inspektorat Profesional Sajikan Hasil Laporan Audit
Kamis, 05 November 2020 - 12:44 WIB
WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, berharap agar Inspektorat dapat bekerja secara profesional dalam menyajikan laporan hasil audit.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo , Ambo Mappasessu mengatakan, inspektorat atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu ujung tombak pemerintahan dalam melakukan pengawasan pengunaan anggraan.
Jika Inspektorat atau APIP tidak bekerja secara profesional, maka dapat dipastikan penggunaan uang negara tidak akan tepat sasaran.
"Pencegahan penyimpangan ada di Inspektorat, jika inspektorat profesional, maka saya yakin tidak akan ada yang berani melakukan penyimpangan keuangan negara," jelasnya kepada Sindonews, Kamis (5/11/2020).
Sebelumnya, Bupati Wajo , Amran Mahmud berkomitmen untuk terus membawa Kabupaten Wajo sebagai daerah Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Pengelolaan keuangan taat asas terus digaungkan. Inspektorat dan APIP sebagai garda terdepan pengawasan keuangan daerah diharap mampu mewujudkan tujuan Kabupaten Wajo menjadi WBK.
"Pak Bupati sudah memberikan sinyal bahwa Wajo harus betul-betul bebas korupsi, mari kita dukung keinginan pak Bupati. Inspektorat dan APIP jangan sungkan melakukan tugas dan fungsinya, apa lagi ini semua demi kepentingan bersama dalam menyelamatkan keuangan negara," tandas Legislator Partai Hanura.
(ADV)
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo , Ambo Mappasessu mengatakan, inspektorat atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu ujung tombak pemerintahan dalam melakukan pengawasan pengunaan anggraan.
Jika Inspektorat atau APIP tidak bekerja secara profesional, maka dapat dipastikan penggunaan uang negara tidak akan tepat sasaran.
"Pencegahan penyimpangan ada di Inspektorat, jika inspektorat profesional, maka saya yakin tidak akan ada yang berani melakukan penyimpangan keuangan negara," jelasnya kepada Sindonews, Kamis (5/11/2020).
Sebelumnya, Bupati Wajo , Amran Mahmud berkomitmen untuk terus membawa Kabupaten Wajo sebagai daerah Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Pengelolaan keuangan taat asas terus digaungkan. Inspektorat dan APIP sebagai garda terdepan pengawasan keuangan daerah diharap mampu mewujudkan tujuan Kabupaten Wajo menjadi WBK.
"Pak Bupati sudah memberikan sinyal bahwa Wajo harus betul-betul bebas korupsi, mari kita dukung keinginan pak Bupati. Inspektorat dan APIP jangan sungkan melakukan tugas dan fungsinya, apa lagi ini semua demi kepentingan bersama dalam menyelamatkan keuangan negara," tandas Legislator Partai Hanura.
(ADV)
(agn)
tulis komentar anda