DPP PKB Minta DPW NTB Restrukturisasi Kepengurusan hingga Ranting
Selasa, 03 November 2020 - 11:50 WIB
Menurutnya, PKB di NTB memiliki potensi untuk menjadi partai besar karena umumnya masyarakatnya menganut ajaran ahlussunnah wal jamaah. Hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya evaluasi dan monitoring untuk perbaikan kinerja partai ke depan adalah perlunya dilakukan restrukturisasi mulai dari tingkat DPW, DPC, PAC hingga ranting.
"Restrukturisasi ini penting. Setelah Muktamar Bali, AD/ART kita mengharuskan restrukturisasi dari DPP sampai DPW termasuk DPC. Nah, pola pemilihan ketua baik di Muswil atau Muscab, sekarang kita menghindari kubu-kubuan. Muscab dan Muswil menentukan 2 sampai 3 nama untuk diusulkan ke DPP untuk tingkat DPW, nah nanti DPP yang menentukan," katanya.
Wakil Ketua MPR RI ini mengapresiasi DPW PKB NTB berhasil menambah kursi dalam Pemilu 2019 lalu. Namun, apakah kinerja partai berjalan dengan baik hingga saat ini, hal itu merupakan persoalan lain. "Kerja di partai ini terdiri dari orang-orang yang biasa berbeda pendapat. Saya harapkan ini diselesaikan secara baik-baik. Nah, monitoring adalah tempat menyelesaikan masalah melalui musyawarah," tuturnya.
Menurutnya, hasil Muktamar PKB Bali akan digunakan sebagai panduan melakukan restrukturisasi mulai Ranting hingga DPW. Di sisi lain, kata Gus Jazil, parpol yang kuat adalah jika memiliki kekuatan baik di legislatif maupun eksekutif. Sebab, jika hanya kuat di legislatif namun tidak memiliki posisi di eksekutif maka perolehan suaranya rawan menyusut. Karena itu, DPP PKB mendorong agar bisa menjadikan kadernya sebagai kepala atau wakil kepala daerah.
"Kalau legislatif meningkat tapi eksekutif tak kita topang, biasanya kursinya gonjang ganjing. Supaya kursinya mengunci, kalau bupatinya dari PKB, DPRD dari PKB, itu ngunci. Masalahnya ketika keadaannya berbalik sudah ada parpol lain sudah mengunci, itu pintar-pintar ketuanya," tuturnya.
"Restrukturisasi ini penting. Setelah Muktamar Bali, AD/ART kita mengharuskan restrukturisasi dari DPP sampai DPW termasuk DPC. Nah, pola pemilihan ketua baik di Muswil atau Muscab, sekarang kita menghindari kubu-kubuan. Muscab dan Muswil menentukan 2 sampai 3 nama untuk diusulkan ke DPP untuk tingkat DPW, nah nanti DPP yang menentukan," katanya.
Wakil Ketua MPR RI ini mengapresiasi DPW PKB NTB berhasil menambah kursi dalam Pemilu 2019 lalu. Namun, apakah kinerja partai berjalan dengan baik hingga saat ini, hal itu merupakan persoalan lain. "Kerja di partai ini terdiri dari orang-orang yang biasa berbeda pendapat. Saya harapkan ini diselesaikan secara baik-baik. Nah, monitoring adalah tempat menyelesaikan masalah melalui musyawarah," tuturnya.
Menurutnya, hasil Muktamar PKB Bali akan digunakan sebagai panduan melakukan restrukturisasi mulai Ranting hingga DPW. Di sisi lain, kata Gus Jazil, parpol yang kuat adalah jika memiliki kekuatan baik di legislatif maupun eksekutif. Sebab, jika hanya kuat di legislatif namun tidak memiliki posisi di eksekutif maka perolehan suaranya rawan menyusut. Karena itu, DPP PKB mendorong agar bisa menjadikan kadernya sebagai kepala atau wakil kepala daerah.
"Kalau legislatif meningkat tapi eksekutif tak kita topang, biasanya kursinya gonjang ganjing. Supaya kursinya mengunci, kalau bupatinya dari PKB, DPRD dari PKB, itu ngunci. Masalahnya ketika keadaannya berbalik sudah ada parpol lain sudah mengunci, itu pintar-pintar ketuanya," tuturnya.
Lihat Juga :