Orang Meninggal Terdata Penerima Bantuan Sosial Covid-19
Kamis, 07 Mei 2020 - 17:30 WIB
FOTO /Ilustrasi : SINDOnews
SEMARANG - Bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Selain dinilai banyak tak tepat sasaran, ternyata juga ditemukan banyak kasus penerima bantuan merupakan orang yang telah meninggal dunia.
“Mestinya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu menggunakan data yang sudah verifikasi dan validasi, yang sudah valid,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, Kamis (7/5/2020).
“Jadi kemarin itu orang yang sudah mati masih ada datanya, bahkan ada namanya untuk penerima bantuan. Itu ada banyak. Kalau gak percaya ayo ke tempat saya, saya punya datanya. Kemudian orang yang sudah pindah itu juga masih ada (terdata),” tandasnya.
Untuk itu dia meminta pemerintah lebih cermat lagi dalam melakukan pendataan agar tak terulang kasus serupa. Padahal, RT dan RW sudah diminta untuk melakukan pendataan, namun ketika bantuan turun menggunakan data berbeda.
“Iki sing salah sopo toh (ini siapa yang salah). Apa yang salah data dari Kementerian Sosial, atau data dari Dinas Sosial? Padahal itu dari masing-masing kelurahan juga sudah mengajukan berdasarkan usulan dari RT dan RW. Tolong diperbaiki lagi,” tegas dia.
Dia menilai, pendataan semestinya melibatkan RT dan RW karena mengerti kondisi di lapangan. Data tersebut juga sudah disesuaikan dengan perkembangan saat ini, karena makin banyak yang terdampak pandemi Covid-19.
“Bila sebelumnya ada warga sangat miskin, warga miskin, dan rentan miskin, maka yang rentan miskin ini sekarang menjadi miskin, yang sangat miskin akan lebih miskin lagi. Ini yang tahu adalah RT dan RW,” ungkapnya.
“Untuk mendata ini saja, RT-RT sampai pusing. Saya jadi kasihan. Jangan sampai RT-RT ini trauma ketika menerima bantuan, bahkan wajar ketika ada beberapa kepala desa itu menolak bantuan. Karena apa? Ketika diserahkan itu malah jadi gegeran, karena datanya itu datanya, enggak ada harmonisasi data,” jelasnya.
Sekadar diketahui, pada April 2020 disalurkan 116.000 paket sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Kota Semarang. Kemudian pada Mei 2020, jumlah bantuan meningkat menjadi 339.000 paket sembako.
"Totalnya sampai Senin (4 Mei) kemarin memang kita hitung, ada sekitar 339.000 paket bantuan untuk warga Kota Semarang. Total bantuan itu kita hitung termasuk bantuan dari Pak Presiden Jokowi yang memberikan sebanyak 10.000," jelas Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Rabu 6 Mei.
“Mestinya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu menggunakan data yang sudah verifikasi dan validasi, yang sudah valid,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, Kamis (7/5/2020).
“Jadi kemarin itu orang yang sudah mati masih ada datanya, bahkan ada namanya untuk penerima bantuan. Itu ada banyak. Kalau gak percaya ayo ke tempat saya, saya punya datanya. Kemudian orang yang sudah pindah itu juga masih ada (terdata),” tandasnya.
Untuk itu dia meminta pemerintah lebih cermat lagi dalam melakukan pendataan agar tak terulang kasus serupa. Padahal, RT dan RW sudah diminta untuk melakukan pendataan, namun ketika bantuan turun menggunakan data berbeda.
“Iki sing salah sopo toh (ini siapa yang salah). Apa yang salah data dari Kementerian Sosial, atau data dari Dinas Sosial? Padahal itu dari masing-masing kelurahan juga sudah mengajukan berdasarkan usulan dari RT dan RW. Tolong diperbaiki lagi,” tegas dia.
Dia menilai, pendataan semestinya melibatkan RT dan RW karena mengerti kondisi di lapangan. Data tersebut juga sudah disesuaikan dengan perkembangan saat ini, karena makin banyak yang terdampak pandemi Covid-19.
“Bila sebelumnya ada warga sangat miskin, warga miskin, dan rentan miskin, maka yang rentan miskin ini sekarang menjadi miskin, yang sangat miskin akan lebih miskin lagi. Ini yang tahu adalah RT dan RW,” ungkapnya.
“Untuk mendata ini saja, RT-RT sampai pusing. Saya jadi kasihan. Jangan sampai RT-RT ini trauma ketika menerima bantuan, bahkan wajar ketika ada beberapa kepala desa itu menolak bantuan. Karena apa? Ketika diserahkan itu malah jadi gegeran, karena datanya itu datanya, enggak ada harmonisasi data,” jelasnya.
Sekadar diketahui, pada April 2020 disalurkan 116.000 paket sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Kota Semarang. Kemudian pada Mei 2020, jumlah bantuan meningkat menjadi 339.000 paket sembako.
"Totalnya sampai Senin (4 Mei) kemarin memang kita hitung, ada sekitar 339.000 paket bantuan untuk warga Kota Semarang. Total bantuan itu kita hitung termasuk bantuan dari Pak Presiden Jokowi yang memberikan sebanyak 10.000," jelas Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Rabu 6 Mei.
(nun)
tulis komentar anda