30 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Jampersal Dinkes Bulukumba
Senin, 19 Oktober 2020 - 19:56 WIB
"Kami masih dalam tahap mengumpulkan data. Nanti jika ada perkembangan terkait masalah itu, kami akan informasikan," kata Andi Thirta.
Sekedar diketahui, program Jampersal yang dikelola Dinas Kesehatan dinilai bermasalah. DPRD Bulukumba menemukan sejumlah Puskemas belum menerima pembayaran Jampersal di tahun 2019, temuan tersebut menjadi catatan khusus.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba , Patuddangi Azis mengatakan, tak hanya soal dugaan korupsi BOK, catatan khusus lainnya yakni masalah yang terjadi di Public Safety Center (PSC), mogok kerjanya puluhan petugas lantaran berbulan-bulan belum menerima gaji.
Terbaru, lanjut dia, soal dana Jampersal juga menuai sorotan dewan dengan kasus sama, tak tersalurkan ke sejumlah Puskesmas. Semua indikasi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019 lalu.
"Belum lagi masalah dana kapitasi yang menggunakan stimulus anggaran sebesar Rp17 Miliar, namun berdasarkan temuan kami, masih terdapat Puskesmas yang belum tersalurkan anggaran tersebut," tukasnya.
Sekedar diketahui, program Jampersal yang dikelola Dinas Kesehatan dinilai bermasalah. DPRD Bulukumba menemukan sejumlah Puskemas belum menerima pembayaran Jampersal di tahun 2019, temuan tersebut menjadi catatan khusus.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba , Patuddangi Azis mengatakan, tak hanya soal dugaan korupsi BOK, catatan khusus lainnya yakni masalah yang terjadi di Public Safety Center (PSC), mogok kerjanya puluhan petugas lantaran berbulan-bulan belum menerima gaji.
Terbaru, lanjut dia, soal dana Jampersal juga menuai sorotan dewan dengan kasus sama, tak tersalurkan ke sejumlah Puskesmas. Semua indikasi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019 lalu.
"Belum lagi masalah dana kapitasi yang menggunakan stimulus anggaran sebesar Rp17 Miliar, namun berdasarkan temuan kami, masih terdapat Puskesmas yang belum tersalurkan anggaran tersebut," tukasnya.
(agn)
tulis komentar anda