Perencanaan Kurang Matang, DPRD Soroti Realisasi Belanja Pemerintah
Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:02 WIB
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bulukumba dianggap tak mampu merealisasikan belanja 100% setiap tahunnya. Hal itu berbuntut pada silpa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang selalu tinggi.
Untuk menekan silpa yang setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumb a mengingatkan agar pemkab memperbaiki setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan.
Anggota DPRD Bulukumba Fraksi Bintang Keadilan, Andi Rantinah Amin mengatakan, realisasi belanja pada umumnya masih di bawah 50%. Itu dianggap akibat dari kurang matangnya perencanaan dan lambatnya pelaksanaan program.
"Pada umumnya realisasi belanja hanya di bawah 50%. Salah satu penyebabnya adalah perencanaan yang kurang matang dan terlambat dilaksanakan. Harusnya ini menjadi perhatian," katanya, Kamis (15/102020).
Andi Rantinah menyarankan agar masalah tersebut bisa diatasi. Organisasi perangkat daerah (OPD) kata dia semestinya lebih awal melaksanakan kegiatan fisik dengan diiringi persiapan anggaran perencanaan untuk tahun berikutnya dalam APBD perubahan .
"Untuk mengatasi masalah itu, setiap OPD harusnya bisa melaksanakan kegiatan fisik lebih awal, maka, seharusnya menyiapkan anggaran perencanaan untuk tahun berikutnya dalam APBD perubahan," ujarnya.
Meski demikian, legislator PKS ini mengakui jika sejumlah OPD telah menganggarkan perencanaan sehingga ke depannya diharapkan seluruh serapan dan belanja bisa terealisasi sesuai target dan perencanaan.
"Beberapa OPD telah menganggarkan perencanaan sekaligus diharapkan ini akan menjadi perhatian sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai yang direncanakan," ujarnya.
Untuk menekan silpa yang setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumb a mengingatkan agar pemkab memperbaiki setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan.
Anggota DPRD Bulukumba Fraksi Bintang Keadilan, Andi Rantinah Amin mengatakan, realisasi belanja pada umumnya masih di bawah 50%. Itu dianggap akibat dari kurang matangnya perencanaan dan lambatnya pelaksanaan program.
"Pada umumnya realisasi belanja hanya di bawah 50%. Salah satu penyebabnya adalah perencanaan yang kurang matang dan terlambat dilaksanakan. Harusnya ini menjadi perhatian," katanya, Kamis (15/102020).
Andi Rantinah menyarankan agar masalah tersebut bisa diatasi. Organisasi perangkat daerah (OPD) kata dia semestinya lebih awal melaksanakan kegiatan fisik dengan diiringi persiapan anggaran perencanaan untuk tahun berikutnya dalam APBD perubahan .
"Untuk mengatasi masalah itu, setiap OPD harusnya bisa melaksanakan kegiatan fisik lebih awal, maka, seharusnya menyiapkan anggaran perencanaan untuk tahun berikutnya dalam APBD perubahan," ujarnya.
Meski demikian, legislator PKS ini mengakui jika sejumlah OPD telah menganggarkan perencanaan sehingga ke depannya diharapkan seluruh serapan dan belanja bisa terealisasi sesuai target dan perencanaan.
"Beberapa OPD telah menganggarkan perencanaan sekaligus diharapkan ini akan menjadi perhatian sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai yang direncanakan," ujarnya.
tulis komentar anda