Pemprov Sulsel Usulkan Kebutuhan 3.155 ASN ke Pusat
Kamis, 15 Oktober 2020 - 10:41 WIB
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) ke Kemenpan-RB. Total usulannya sebanyak 3.155 pegawai untuk kebutuhan pengadaan ASN tahun 2021 mendatang.
Berdasarkan usulan kebutuhan ASN yang dilaporkan Pemprov Sulsel , sebanyak 2.070 diantaranya khusus untuk seleksi penerimaan CPNS. Kemudian, untuk jalur inpassing 538 pegawai, dan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 547 formasi.
Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi menuturkan, kebutuhan ASN yang diusulkan tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh Kemenpan-RB. Dia mengaku, kebutuhan pegawai yang diusulkan lebih sebagian besar untuk formasi tenaga pendidik dan kesehatan.
"Saya pikir, kalau pun ada kuota atau jatah yang diberikan nanti, akan didasarkan pada formasi yang kita buat itu. Dan memang kalau saya cermati, kita sangat butuhkan sekali tenaga pendidikan dan kesehatan," papar Imran.
Dia berharap, kuota yang diberikan oleh pusat bisa lebih besar tahun mendatang. Pasalnya, jumlah pegawai pensiun lingkup Pemprov Sulsel pun bertambah tiap tahun. Dengan demikian, harus diikuti dengan penerimaan ASN baru.
Belum lagi, pemerintah pusat tidak membuka penerimaan CPNS formasi tahun 2020 ini. Namun Imran mengakui hal ini tidak menganggu signifikan jalannya kinerja birokrasi. Apalagi untuk mentaktisi kebutuhan pegawai selama ini mengandalkan pegawai yang mutasi masuk ke Pemprov Sulsel .
"Saya kira kalau lingkup Pemprov Sulsel memang ada jumlah pegawai yang pensiun tiap tahun. Kebutuhan formasi kita kan selama ini mengandalkan dari CPNS, sementara tahun ini tidak ada. Tapi secara umum kita banyak menerima pegawai pindahan baik dari kabupaten/kota maupun provinsi lain," urai dia.
Berdasarkan usulan kebutuhan ASN yang dilaporkan Pemprov Sulsel , sebanyak 2.070 diantaranya khusus untuk seleksi penerimaan CPNS. Kemudian, untuk jalur inpassing 538 pegawai, dan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 547 formasi.
Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi menuturkan, kebutuhan ASN yang diusulkan tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh Kemenpan-RB. Dia mengaku, kebutuhan pegawai yang diusulkan lebih sebagian besar untuk formasi tenaga pendidik dan kesehatan.
"Saya pikir, kalau pun ada kuota atau jatah yang diberikan nanti, akan didasarkan pada formasi yang kita buat itu. Dan memang kalau saya cermati, kita sangat butuhkan sekali tenaga pendidikan dan kesehatan," papar Imran.
Dia berharap, kuota yang diberikan oleh pusat bisa lebih besar tahun mendatang. Pasalnya, jumlah pegawai pensiun lingkup Pemprov Sulsel pun bertambah tiap tahun. Dengan demikian, harus diikuti dengan penerimaan ASN baru.
Belum lagi, pemerintah pusat tidak membuka penerimaan CPNS formasi tahun 2020 ini. Namun Imran mengakui hal ini tidak menganggu signifikan jalannya kinerja birokrasi. Apalagi untuk mentaktisi kebutuhan pegawai selama ini mengandalkan pegawai yang mutasi masuk ke Pemprov Sulsel .
"Saya kira kalau lingkup Pemprov Sulsel memang ada jumlah pegawai yang pensiun tiap tahun. Kebutuhan formasi kita kan selama ini mengandalkan dari CPNS, sementara tahun ini tidak ada. Tapi secara umum kita banyak menerima pegawai pindahan baik dari kabupaten/kota maupun provinsi lain," urai dia.
tulis komentar anda