Demo Tolak UU Ciptaker, Ganjar Klaim Sudah Telepon Menteri Terkait Tuntutan Buruh
Senin, 12 Oktober 2020 - 19:37 WIB
Gubernur Ganjar Pranowo saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020). Foto/SINDOnews/Ahmad Antoni
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan siap mendampingi para buruh menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Bahkan tak perlu diperintah, dia sudah menelpon para menteri terkait tuntutan para buruh itu. Hal itu disampaikan Ganjar saat turun menemui ratusan buruh yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jateng, Senin (12/10/2020).
Naik ke atas mobil komando, Ganjar meminta buruh tertib dalam menyampaikan aspirasi dan tidak mengabaikan protokol kesehatan.
"Saya tahu perasaan panjenengan, maka saat terjadi keramaian ini, nggak usahlah saya disuruh-suruh. Saya langsung telepon menteri dan menyampaikan aspirasi panjenengan semuanya," ucap Ganjar.
Kepada sejumlah menteri itu, Ganjar menyampaikan bahwa Undang-undang Cipta Kerja ditolak oleh buruh. Namun sayang, sampai sekarang semuanya belum paham, apa isi dari Undang-undang itu.
"Buruh yang menolak kebingungan, kami juga tidak tahu. Maka saya mendorong pemerintah pusat segera memberikan draft salinan Undang-undang itu. Teman-teman jangan khawatir, Jakarta sudah mendengar suara dari Jawa Tengah," ujarnya.
Bahkan tak perlu diperintah, dia sudah menelpon para menteri terkait tuntutan para buruh itu. Hal itu disampaikan Ganjar saat turun menemui ratusan buruh yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jateng, Senin (12/10/2020).
Naik ke atas mobil komando, Ganjar meminta buruh tertib dalam menyampaikan aspirasi dan tidak mengabaikan protokol kesehatan.
"Saya tahu perasaan panjenengan, maka saat terjadi keramaian ini, nggak usahlah saya disuruh-suruh. Saya langsung telepon menteri dan menyampaikan aspirasi panjenengan semuanya," ucap Ganjar.
Kepada sejumlah menteri itu, Ganjar menyampaikan bahwa Undang-undang Cipta Kerja ditolak oleh buruh. Namun sayang, sampai sekarang semuanya belum paham, apa isi dari Undang-undang itu.
"Buruh yang menolak kebingungan, kami juga tidak tahu. Maka saya mendorong pemerintah pusat segera memberikan draft salinan Undang-undang itu. Teman-teman jangan khawatir, Jakarta sudah mendengar suara dari Jawa Tengah," ujarnya.
Lihat Juga :