UMKM dan Program Padat Karya Dianggap Jadi Prioritas pada RAPBD-P
Minggu, 27 September 2020 - 17:07 WIB
William yang dihubungi via seluler mengharapkan hal ini betul-betul bisa terealisasi. Dirinya masih menunggu keputusan Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar , untuk memutuskan seperti apa nantinya hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Baca Juga: FPI Unjuk Rasa di DPRD Makassar Tolak Ranperda Minuman Beralkohol
"Komisi tidak dalam rangka menerima atau menolak, nanti di banggar yang memutuskan. Kami komisi memberikan rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan di APBD-P. Tapi banggar yang merumuskan dan finalisasi hasilnya menyetujui atau tidak," ujar legislator PDIP tersebut.
Sebelumnya Ketua Banggar DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, PPAS memang masih menuai pertanyaan dari sejumlah komisi sehingga penyesuaian dianggap masih perlu dilakukan.
"Hasil rekomendasi belum kita terima semua, sehingga kita akan melakukan penyerasian kembali mempertanyakan apa yang menjadi masalah dalam PPAS," katanya.
Baca Juga: FPI Unjuk Rasa di DPRD Makassar Tolak Ranperda Minuman Beralkohol
"Komisi tidak dalam rangka menerima atau menolak, nanti di banggar yang memutuskan. Kami komisi memberikan rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan di APBD-P. Tapi banggar yang merumuskan dan finalisasi hasilnya menyetujui atau tidak," ujar legislator PDIP tersebut.
Sebelumnya Ketua Banggar DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, PPAS memang masih menuai pertanyaan dari sejumlah komisi sehingga penyesuaian dianggap masih perlu dilakukan.
"Hasil rekomendasi belum kita terima semua, sehingga kita akan melakukan penyerasian kembali mempertanyakan apa yang menjadi masalah dalam PPAS," katanya.
(agn)
Lihat Juga :