UMKM dan Program Padat Karya Dianggap Jadi Prioritas pada RAPBD-P
Minggu, 27 September 2020 - 17:07 WIB
loading...
Suasana Gedung DPRD Makassar. Dewan mengusulkan pemberdayaan UMKM dan padat karya jadi prioritas pada APBD-P. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Program pemberdayaan UMKM dan padat karya sebagai pemulihan ekonomi dianggap paling prioritas padaanggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) kota Makassar.
Sejauh ini, DPRD Kota Makassar kembali menggelar rapat badan anggaran (Banggar), setelah berlangsung alot dalam sepekan terakhir, meghadirkan pandangan dan rekomendasi komisi di Gedung DPRD Kota Makassar jalan Pettarani, Minggu (27/9/2020).
Baca Juga: Dewan Tetapkan Pansus Ranperda Perubahan Perumda Parkir dan Pasar
RAPBD-P sendiri menjadi persoalan yang panjang, setelah terjadi tawar menawar program antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Makassar yang bersikukuh terhadap program prioritas di sisa tiga bulan terakhir.
Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar menganggap orientasi program yang digarap pemerintah kota, dirasa tidak murni mengacu pada pembangunan ekonomi sehingga pihaknya kembali mengusulkan program tersebut melalui rapat Banggar.
"Karena kami sesuai inpres dan permen yang memfokuskan anggaran di bidang pemulihan ekonomi sesuai komisi kami juga. Seperti pemulihan ekonomi dengan lebih fokus bantuan terhadap UMKM , kegiatan padat karya dan nasib tenaga kerja yang sudah dirumahkan," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar William Laurin.
William yang dihubungi via seluler mengharapkan hal ini betul-betul bisa terealisasi. Dirinya masih menunggu keputusan Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar , untuk memutuskan seperti apa nantinya hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Baca Juga: FPI Unjuk Rasa di DPRD Makassar Tolak Ranperda Minuman Beralkohol
"Komisi tidak dalam rangka menerima atau menolak, nanti di banggar yang memutuskan. Kami komisi memberikan rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan di APBD-P. Tapi banggar yang merumuskan dan finalisasi hasilnya menyetujui atau tidak," ujar legislator PDIP tersebut.
Sebelumnya Ketua Banggar DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, PPAS memang masih menuai pertanyaan dari sejumlah komisi sehingga penyesuaian dianggap masih perlu dilakukan.
"Hasil rekomendasi belum kita terima semua, sehingga kita akan melakukan penyerasian kembali mempertanyakan apa yang menjadi masalah dalam PPAS," katanya.
Sejauh ini, DPRD Kota Makassar kembali menggelar rapat badan anggaran (Banggar), setelah berlangsung alot dalam sepekan terakhir, meghadirkan pandangan dan rekomendasi komisi di Gedung DPRD Kota Makassar jalan Pettarani, Minggu (27/9/2020).
Baca Juga: Dewan Tetapkan Pansus Ranperda Perubahan Perumda Parkir dan Pasar
RAPBD-P sendiri menjadi persoalan yang panjang, setelah terjadi tawar menawar program antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Makassar yang bersikukuh terhadap program prioritas di sisa tiga bulan terakhir.
Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar menganggap orientasi program yang digarap pemerintah kota, dirasa tidak murni mengacu pada pembangunan ekonomi sehingga pihaknya kembali mengusulkan program tersebut melalui rapat Banggar.
"Karena kami sesuai inpres dan permen yang memfokuskan anggaran di bidang pemulihan ekonomi sesuai komisi kami juga. Seperti pemulihan ekonomi dengan lebih fokus bantuan terhadap UMKM , kegiatan padat karya dan nasib tenaga kerja yang sudah dirumahkan," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar William Laurin.
William yang dihubungi via seluler mengharapkan hal ini betul-betul bisa terealisasi. Dirinya masih menunggu keputusan Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar , untuk memutuskan seperti apa nantinya hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Baca Juga: FPI Unjuk Rasa di DPRD Makassar Tolak Ranperda Minuman Beralkohol
"Komisi tidak dalam rangka menerima atau menolak, nanti di banggar yang memutuskan. Kami komisi memberikan rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan di APBD-P. Tapi banggar yang merumuskan dan finalisasi hasilnya menyetujui atau tidak," ujar legislator PDIP tersebut.
Sebelumnya Ketua Banggar DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, PPAS memang masih menuai pertanyaan dari sejumlah komisi sehingga penyesuaian dianggap masih perlu dilakukan.
"Hasil rekomendasi belum kita terima semua, sehingga kita akan melakukan penyerasian kembali mempertanyakan apa yang menjadi masalah dalam PPAS," katanya.
(agn)
Lihat Juga :
