Selama Pandemi COVID-19 Kasus Kekerasan Anak Melonjak
Jum'at, 25 September 2020 - 05:58 WIB
(Baca juga: 5 Hari Bawa Kabur Anak Gadis untuk Dijadikan Budak Seks )
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jatim Sigit Panoentoen mengatakan, ada banyak peran yang bisa diambil berbagai sektor untuk bahu-membahu dalam membuka layanan integratif bagi anak . Selain pemerintah, ada juga peran dari sektor swasta yang bisa memberikan kontribusi dalam penganggaran.
"Jadi ada peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Selain itu banyak juga peran dari sektor swasta melalui anggaran CSR mereka. Sehingga APBD hanya menjadi stimulusnya saja," jelasnya.
Pihaknya yakin, komitmen yang besar antar pihak akan menjadi penentu bertambahnya PKSAI di Jatim. Saat ini untuk layanan anak sudah ada satu PPT di Jatim, satu UPTD PPA, tujuh PKSAI dan 37 P2TP2A. "Ke depan daerah yang belum memiliki layanan integratif anak bisa memulainya dengan dukungan berbagai pihak," imbuhnya.
Direktur LPA Tulungagung Winny Isnaini mengatakan, PKSAI sendiri sejak 2015 sudah diujicobakan di lima kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satunya ULT PSAI (Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif) di Kabupaten Tulungagung.
"Memang perlu kesepahaman bersama. Jadi semua pihak harus bisa berkolaborasi untuk menciptakan layanan integrasi pada anak- anak ," katanya. (Baca juga: Janda Cantik Tewas Digorok, Ternyata Karena Cemburu dan WIL )
Ia melanjutkan, layanan perlindungan anak harus diselenggarakan secara integratif. Pasalnya, layanan ini memperhatikan seluruh aspek pemenuhan hak anak demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan meminimalkan masalah yang dihadapi anak dan menimbulkan gangguan tumbuh kembang.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jatim Sigit Panoentoen mengatakan, ada banyak peran yang bisa diambil berbagai sektor untuk bahu-membahu dalam membuka layanan integratif bagi anak . Selain pemerintah, ada juga peran dari sektor swasta yang bisa memberikan kontribusi dalam penganggaran.
"Jadi ada peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Selain itu banyak juga peran dari sektor swasta melalui anggaran CSR mereka. Sehingga APBD hanya menjadi stimulusnya saja," jelasnya.
Pihaknya yakin, komitmen yang besar antar pihak akan menjadi penentu bertambahnya PKSAI di Jatim. Saat ini untuk layanan anak sudah ada satu PPT di Jatim, satu UPTD PPA, tujuh PKSAI dan 37 P2TP2A. "Ke depan daerah yang belum memiliki layanan integratif anak bisa memulainya dengan dukungan berbagai pihak," imbuhnya.
Direktur LPA Tulungagung Winny Isnaini mengatakan, PKSAI sendiri sejak 2015 sudah diujicobakan di lima kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satunya ULT PSAI (Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif) di Kabupaten Tulungagung.
"Memang perlu kesepahaman bersama. Jadi semua pihak harus bisa berkolaborasi untuk menciptakan layanan integrasi pada anak- anak ," katanya. (Baca juga: Janda Cantik Tewas Digorok, Ternyata Karena Cemburu dan WIL )
Ia melanjutkan, layanan perlindungan anak harus diselenggarakan secara integratif. Pasalnya, layanan ini memperhatikan seluruh aspek pemenuhan hak anak demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan meminimalkan masalah yang dihadapi anak dan menimbulkan gangguan tumbuh kembang.
Lihat Juga :