Waspadai Klaster COVID-19 di Perkantoran, Gubernur : Tetap Pakai Masker di Ruangan
Selasa, 22 September 2020 - 07:03 WIB
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah meminta agar semua pihak mewaspadai kemunculan klaster COVID-19 perkantoran. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah meminta agar semua pihak mewaspadai kemunculan klaster COVID-19 perkantoran. Kata gubernur, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia sedikit banyak berasal dari klaster perkantoran. Baca : Update COVID-19 Sulsel 21 September: 36 Kasus Positif Baru, 96 Pasien Sembuh
"Kita melihat kasus Jakarta, kasus Jakarta ini perlu diantisipasi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu itu kita sudah mengundang semua stakeholder yang ada," papar Nurdin usai memberikan arahan dalam rapat koordinasi di Posko Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar, kemarin.
Nurdin menegaskan, pejabat pemerintahan tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. Penularan COVID-19 , tidak memandang tempat, bahkan golongan orang tertentu. Makanya dia meminta, protokol kesehatan secara ketat harus dilaksanakan.
"Saya pikir, kalau kita mau terhindar dari COVID-19 ini kunci pada tingkat kesadaran, disiplin kita menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan. Kadang kita lupa karena kita sudah hidup 'normal' kembali," kata Nurdin mengingatkan.
Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel terkait analisis klaster COVID-19 di Sulsel, beberapa kabupaten/kota berkontribusi pada peningkatan kasus COVID-19 dari klaster kantor. Di Kota Makassar, misalnya, tercatat 22 klaster COVID-19 , diantaranya dari klaster perkantoran, tenaga kesehatan, kampus, hingga keluarga.
Maka itu dia berharap, pejabat pemerintahan minimal tetap menggunakan masker jika di dalam ruang kantor. "Di ruangan pun kita perlu pakai masker. Kuncinya protokol kesehatan yang ketat," tegas Nurdin.
Selain itu, ancamana kemunculan klaster baru COVID-19 dalam Pilkada diharapkan tidak terjadi. Meski diakui Nurdin, efek dari tahapan Pilkada di Sulsel, khususnya Kota Makassar, mulai kelihatan. Ditunjukkan dari adanya peningkatan kasus beberapa hari belakangan.
"Kota Makassar ini sejak awal jadi episentrum penularan. Kita beberapa minggu terakhir tentu kita sangat senang melihat pertumbuhan kasus COVID-19 di Makassar, karena Rt kita udah di bawah 1. Tetapi setelah tahapan pilkada ini masuk, ini mulai terjadi peningkatan kasus," sebut dia.
"Kita melihat kasus Jakarta, kasus Jakarta ini perlu diantisipasi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu itu kita sudah mengundang semua stakeholder yang ada," papar Nurdin usai memberikan arahan dalam rapat koordinasi di Posko Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar, kemarin.
Nurdin menegaskan, pejabat pemerintahan tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. Penularan COVID-19 , tidak memandang tempat, bahkan golongan orang tertentu. Makanya dia meminta, protokol kesehatan secara ketat harus dilaksanakan.
"Saya pikir, kalau kita mau terhindar dari COVID-19 ini kunci pada tingkat kesadaran, disiplin kita menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan. Kadang kita lupa karena kita sudah hidup 'normal' kembali," kata Nurdin mengingatkan.
Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel terkait analisis klaster COVID-19 di Sulsel, beberapa kabupaten/kota berkontribusi pada peningkatan kasus COVID-19 dari klaster kantor. Di Kota Makassar, misalnya, tercatat 22 klaster COVID-19 , diantaranya dari klaster perkantoran, tenaga kesehatan, kampus, hingga keluarga.
Maka itu dia berharap, pejabat pemerintahan minimal tetap menggunakan masker jika di dalam ruang kantor. "Di ruangan pun kita perlu pakai masker. Kuncinya protokol kesehatan yang ketat," tegas Nurdin.
Selain itu, ancamana kemunculan klaster baru COVID-19 dalam Pilkada diharapkan tidak terjadi. Meski diakui Nurdin, efek dari tahapan Pilkada di Sulsel, khususnya Kota Makassar, mulai kelihatan. Ditunjukkan dari adanya peningkatan kasus beberapa hari belakangan.
"Kota Makassar ini sejak awal jadi episentrum penularan. Kita beberapa minggu terakhir tentu kita sangat senang melihat pertumbuhan kasus COVID-19 di Makassar, karena Rt kita udah di bawah 1. Tetapi setelah tahapan pilkada ini masuk, ini mulai terjadi peningkatan kasus," sebut dia.
tulis komentar anda