Perjalanan Komuter Capai 1,5 Juta per Hari, Kelembagaan Transportasi Perlu Diintegrasikan

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:30 WIB
Hambatan terbesar yang teridentifikasi bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan formula pembagian beban fiskal antarwilayah, serta fragmentasi pengelolaan aset yang menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Para peserta sepakat bahwa dibutuhkan formula pembagian beban fiskal yang adil dan berbasis data — bukan hanya berdasarkan panjang rute atau jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diterima masing-masing wilayah.

Pengembangan sistem tiket berbasis akun (Account-Based Ticketing) dinilai strategis sebagai fondasi data untuk menghitung kontribusi dan subsidi secara lebih akuntabel.

Diskusi juga menghasilkan rekomendasi awal pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek sebagai entitas penyelenggaraan layanan yang melampaui batas administratif.

Para peserta menekankan bahwa kelembagaan ini perlu hadir bukan sebagai pengganti operator eksisting, melainkan sebagai wadah integrasi yang memberikan kepastian hukum, standar layanan, dan mekanisme pembiayaan bersama yang adil bagi seluruh daerah.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) yang akan berlanjut dengan penyusunan rekomendasi kelembagaan berbasis masukan dari forum, serta pengembangan model transportasi aglomerasi Jabodetabek yang direncanakan sebagai persembahan bagi peringatan 500 tahun Jakarta.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!