PDIP Desak Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Sengketa Lahan di Serdang Bedagai
Rabu, 26 November 2025 - 00:36 WIB
Sengketa lahan di Serdang Bedagai telah menjadi perhatian serius bagi Komisi II DPR RI karena durasinya yang panjang. Konflik ini berawal dari kesalahan fatal dalam proses pemetaan tanah yang dilakukan BPN daerah. Objek tanah yang seharusnya menjadi milik sebuah yayasan keagamaan justru mengalami kekeliruan pemetaan.
Kesalahan administratif ini menyebabkan ketidakjelasan status lahan selama lima tahun terakhir. Situasi ini tentu saja merugikan pihak yayasan dan berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat setempat. Penanganan sengketa lahan yang tidak tuntas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi terkait.
Bob mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak sosial jika sengketa ini terus dibiarkan tanpa solusi. "Ini sudah lima tahun belum selesai karena salah pemetaan objek tanah milik yayasan keagamaan. Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jika persoalan ini terus dibiarkan," katanya.
Pernyataan ini menyoroti urgensi penyelesaian sengketa lahan Serdang Bedagai agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pemerintah diharapkan dapat bertindak cepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus serupa.
Menyikapi berlarutnya sengketa lahan Serdang Bedagai, Bob mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menugaskan jajaran di daerah. Khususnya BPN Serdang, diminta memberikan laporan lengkap mengenai duduk perkara dan langkah-langkah penyelesaian yang konkret. Transparansi dalam penanganan kasus ini menjadi kunci utama.
Kesalahan administratif ini menyebabkan ketidakjelasan status lahan selama lima tahun terakhir. Situasi ini tentu saja merugikan pihak yayasan dan berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat setempat. Penanganan sengketa lahan yang tidak tuntas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi terkait.
Bob mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak sosial jika sengketa ini terus dibiarkan tanpa solusi. "Ini sudah lima tahun belum selesai karena salah pemetaan objek tanah milik yayasan keagamaan. Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jika persoalan ini terus dibiarkan," katanya.
Pernyataan ini menyoroti urgensi penyelesaian sengketa lahan Serdang Bedagai agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pemerintah diharapkan dapat bertindak cepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus serupa.
Menyikapi berlarutnya sengketa lahan Serdang Bedagai, Bob mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menugaskan jajaran di daerah. Khususnya BPN Serdang, diminta memberikan laporan lengkap mengenai duduk perkara dan langkah-langkah penyelesaian yang konkret. Transparansi dalam penanganan kasus ini menjadi kunci utama.
Lihat Juga :