Implementasi Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Melawan Pragmatisme melalui Ideologi Kerakyatan

Selasa, 15 September 2020 - 10:37 WIB
Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata, Selasa (15/9/2020) . Foto: Syamsul M
PARIGI - Sosok Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam menata dan mengelola pemerintah selama memimpin memiliki dasar ideologi kerakyatan. Konsep ideologi kerakyatan tersebut merupakan cara Jeje Wiradinata dalam melawan pragmatisme di Pemerintahan.

Diakui Jeje Wiradinata ide tersebut didapat dari berbagai pengalaman selama dirinya meniti karir dari mulai menjadi anggota DPRD dan Ketua DPRD Ciamis juga Wakil Bupati Ciamis hingga Bupati Pangandaran. "Keberhasilan pemimpin dalam mengelola Pemerintahan salah satunya melawan pragmatisme dengan ideologi kerakyatan," kata Jeje.

Jeje menambahkan, implementasi dari ideologi kerakyatan tersebut diantaranya dengan memaksimalkan program Pemerintah yang dibiayai dari keuangan negara untuk masyarakat. "Formulasi APBD Kabupaten Pangandaran lebih diprioritaskan fokus untuk memenuhi kebutuhan belanja publik," tambah Jeje.



Belanja publik tersebut dijelaskan Jeje Wiradinata diantaranya memaksimalkan pembiayaan pendidikan dan kesehatan secara gratis, infrastruktur dan penataan pariwisata. "Penerapan program yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis, infrastruktur dan penataan pariwisata, maka perlu keseriusan dalam mengalokasikan anggaran," terangnya.

Strategi dasar untuk mewujudkan program prioritas dengan cara melakukan efesiensi anggaran di tubuh birokrasi. "Kalau Pangandaran ingin cepat berkembang dan maju, maka kos birokrasi yang dinilai tidak penting harus dihilangkan," paparnya.

Setelah kos birokrasi yang tidak penting dihilangkan, target selanjutnya adalah merealisasikan kebutuhan dasar masyarakat. "Hasil pemikiran saya dalam mengelola anggaran dan melakukan pemetaan di Pemerintah Daerah Pangandaran selama satu periode saat ini menjadi kepuasan masyarakat Pangandaran," sambung Jeje.

Berdasarkan hasil survey, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Pangandaran saat ini berada pada angka 85 persen. "Kebijakan yang sudah dilakukan dan bermanfaat untuk masyarakat harus dijaga dan disempurnakan lebih baik lagi," pungkasnya.
(ars)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More Content